Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat Transportasi Indonesia menilai sistem ganjil genap gagal mengurai kemacetan lalu lintas di ibu kota setelah berjalan sejak 27 Juli lalu atau berlangsung selama dua pekan. Sistem itu hanya sekedar memindahkan kemacetan dari satu ruas jalan ke ruas jalan yang lain.
Penerapan sistem ganjil genap berlaku di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta yaitu Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, MH Thmarin, Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jalan Gatot Subrot. Uji coba itu akan diterapkan pada 27 Juli sampai dengan 26 Agustus.
Hasil pantauan MTI, kemacetan atau volume kendaraan di jalan-jalan tersebut memang mengalami penurunan. Namun, penurunan volume kendaraan di jalan-jalan tersebut telah mengakibatkan kemacetan parah di jalan-jalan yang tidak menerapkan sistem ganjil genap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Jalan Thamrin, misalnya, kemacetan dan volume kendaraan memang berkurang. Tapi mengakibatkan peningkatan volume kendaraan di jalan lain hingga 30 persen. Akhirnya, sistem ini seperti
zero sum game, Pemprov DKI Jakarta menang di Thamrin, tapi kalah di tempat lain," kata Danang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/8).
Kegagalan sistem ganjil genap mengurai kemacetan Jakarta ditengarai karena pemerintah tidak memiliki persiapan matang dalam mendukung pelaksanaan sistem tersebut. Salah satunya, menurut Danang, terletak pada kesiapan pengadaan transportasi publik yang belum maksimal.
Danang mengatakan seharusnya Pemprov DKI Jakarta lebih dulu menjamin keberadaan moda transportasi publik yang nyaman dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut, sambungnya, penting agar masyarakat yang daya geraknya terbatas akibat sistem ganjil genap bisa menyiasatinya dengan beralih ke transportasi publik.
MTI menilai pemerintah belum memberikan jaminan tersebut sehingga masyarakat tetap menggunakan mobil pribadi. Caranya, menyiasatinya dengan mencari rute lain untuk mengakes tempat tertentu yang berlokasi di wilayah ganjil genap.
"Kami memantau tidak ada peningkatan dalam jumlah pengguna transportasi publik. Jadi ini hanya perpindahan rute mobil pribadi saja. Jalan Thamrin tidak macet, tapi menimbulkan kemacetan di jalan-jalan yang terletak di belakang Jalan Thamrin yang tidak menerapkan aturan ganjil genap," kata Danang.
Sejak awal, pelaksanaan sistem ganjil genap telah menyulut pro dan kontra di masyarakat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sejak jauh hari sudah mengkritik kebijakan tersebut. Dalam laman resminya, YLKI menilai pelaksanaan sistem ganjil genap sebagai sebuah langkah mundur.
YLKI menilai kebijakan itu memiliki sejumlah kelemahan mendasar karena akan sulit diawasi kecuali menggunakan teknologi. YLKI juga menilai sistem ganjil genap berpotensi memicu pemalsuan pelat nomor polisi, serta berpotensi mengganjal pertumbuhan ekonomi karena menghambat mobilitas warga.