Percepatan Habiskan Anggaran, KPK Ingatkan Indikasi Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai percepatan penyerapan anggaran di akhir tahun mengindikasikan minimnya pengawasan dan dugaan korupsi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya meminta pemerintah dapat mengoptimalkan penyerapan dana APBN 2016 dengan memaksimalkan program prioritas yang ada di pusat dan daerah. Walaupun demikian, sambungnya, KPK melihat potensi penyimpangan anggaran akhir tahun relatif besar.

Dia juga menuturkan pihaknya melihat percepatan penyerapan dana menjelang akhir tahun anggaran sebagai indikasi minimnya kontrol dan pengawasan. Selain itu, kata Alex, juga ada indikasi
korupsi.

“Erat korelasi (indikasi korupsi) dengan penyerapan sisa anggaran APBN yang dimampatkan pada periode terkahir sebelum anggaran ditutup," kata Alexander di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (22/8).

Pilihan Redaksi Target Pajak Turun, Pengamat Sebut APBN Lebih Kredibel Menkeu Minta Sektor Keuangan Bantu Atasi Defisit Anggaran

Oleh karena itu, sambungnya, KPK mendorong optimalisasi badan pengawas keuangan di tingkat pusat dan daerah macam BPK dan BPKP. Selain itu, sambungnya, juga lembaga inspektorat masing-masing lembaga pemerintah.

Namun, kata dia, jika masih terdapat pengaduan masyarakat soal penyimpangan penyerapan dana APBN, maka lembaga antikorupsi itu siap menindaklanjuti.

Kementerian Keuangan sebelumnya sempat merilis sepuluh kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki serapan anggaran terendah selama enam bulan pertama di 2016 pada Juli lalu.  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyerapan dana APBN baru mencapai 40 persen dalam 8 bulan terahir.

Diketahui, pagu indikatif APBN 2016 mencapai Rp2.000 triliun. Dengan penyerapan yang berkisar 40 persen, maka pemerintah baru membelanjakan sekitar Rp800 triliun. (asa)