Luhut Godok Rencana Perubahan Nama Laut China Selatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan belum mengetahui garis besar respons yang muncul mengenai rencana pemerintah mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna.

Menurutnya, jajarannya saat ini terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak berkepentingan untuk merealisasikan wacana ini.

"Itu kan buat kita (Indonesia), enggak ada urusan orang lain. Itu memang daerah kita, kita mau kasih nama ya boleh saja," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Lihat juga: Mengingat Putusan Tribunal atas Laut China Selatan

Koordinasi tak hanya dilakukan dengan kementerian-kementerian di bawah Kemko Kemaritiman. Luhut menyampaikan, dia juga sudah berbicara dan melibatkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam hal ini.


Rencana perubahan penamaan Laut China Selatan meliputi wilayah dalam 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif laut di sekitar kepulauan Natuna, sisi barat laut pulau Kalimantan.

Rencana perubahan penamaan ini diumumkan oleh Mas Achmad Santosa, Ketua Tim Satgas 115 yang menangani penangkapan ikan ilegal, Rabu lalu.

Mas Achmad kala itu berkata, proposal perubahan nama tersebut akan diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika tidak ada negara yang keberatan, maka nama baru itu dapat dilekatkan pada Laut China Selatan.

Saat mendampingi Jokowi di Danau Toba, Luhut menuturkan, penamaan itu bertujuan memperkuat kepemilikan Indonesia atas perairan yang kerap dimasuki kapal dan pesawat negara asing tanpa izin.

Lihat juga: Indonesia Berencana Ubah Laut China Selatan Jadi Laut Natuna

Pada perayaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 63 kapal asing pencuri ikan di delapan lokasi, salah satunya di perairan kepulauan Natuna.

Wali Kota Natuna Hamid Rizal mengatakan, perubahan penamaan dimaksudkan untuk membantu masyarakat memahami sebagian wilayah laut tersebut adalah milik Indonesia. (rel/rel)