Menyorot Dinamika Koalisi Jelang Pilkada Jakarta 2017
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Jumat, 26 Agu 2016 09:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai-partai politik bergantian mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. Hingga kini 10 parpol pemilik suara di parlemen terbagi menjadi dua koalisi, koalisi pendukung incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan koalisi 'selain Ahok'.
Jumlah perkiraan koalisi 2017 berbeda dengan Pilkada 2012. Saat itu, sembilan partai besar di Indonesia terbagi menjadi empat koalisi. Empat partai yakni PKB, Demokrat, Hanura, dan PAN mendukung petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
Sementara itu, PDI Perjuangan dan Gerindra mengusung pasangan Joko Widodo-Ahok. Golkar dan PPP mengusung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono. Adapun PKS mengusung Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rachbini.
Perubahan tampak terlihat jelang Pilkada 2017. Meski lazim dalam politik, sejumlah partai yang sebelumnya berkoalisi di 2012 kini berpisah dan bergabung dengan partai lain. Seperti Partai Hanura dan Partai Golkar.
Dua partai ini berkoalisi dengan Partai NasDem mendukung Ahok. Koalisi ini perlahan terbentuk diawali Partai NasDem yang mendeklarasikan dukungan awal Februari. Saat itu, Ahok masih memutuskan akan maju melalui jalur independen.
Kala itu, Ahok memang belum bisa maju melalui jalur parpol. Sebab, Partai besutan Surya Paloh ini memiliki lima kursi di DPRD DKI Jakarta.
Pasal 40 Undang-Undang Pilkada mengatur, parpol dapat mengusung pasangan calon jika memenuhi 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD.
DPRD DKI Jakarta 2014-2019 beranggotakan 106 orang, sehingga setidaknya parpol harus memiliki 21 kursi untuk mengusung calon gubernur.
Mantan Bupati Belitung Timur ini akhirnya memilih maju melalui parpol setelah mendapat dukungan Hanura (10 kursi) dan Golkar (9 kursi) meski memiliki cukup dukungan melalui pengumpulan KTP yang dibantu Teman Ahok.
Sementara itu, tujuh parpol lain bergabung dalam Koalisi Kekeluargaan. Mereka adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sejumlah nama seperti pengusaha Sandiaga Uno dan incumbent Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini muncul dan didorong menjadi kandidat untuk melawan Ahok dalam Pilkada 2017.
Partai Gerindra telah mendeklarasikan Sandiaga Uno, kadernya, menjadi calon gubernur. Hal ini diikuti PKB. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu mendeklarasikan dukungan kepada salah satu orang terkaya di Indonesia itu.
Ketua DPD Partai Gerindra M Taufik sebelumnya mengklaim, Partai Demokrat akan mendeklarasikan Sandiaga Uno sebagai Cagub, Senin (29/8) mendatang.
PKS juga diperkirakan mendukung Sandiaga. Meski sebelumnya sempat "menginginkan" Risma yang notabene kader PDI Perjuangan.
Adapun PAN menginginkan Risma untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dan berharap PDIP menjatuhkan pilihan ke Risma untuk diusung. Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rasi mengatakan, partainya masih mendorong PDIP mengusulkan Risma karena Risma dinilai lebih berkualitas dibanding calon lain, termasuk Ahok.
Upaya itu juga dilakukan PPP. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abdul Azis menyatakan, Risma menjadi prioritas PPP.
Menerka Arah Partai Pemenang
PDI Perjuangan hingga kini belum mendeklarasikan cagub DKI. Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat PDI Perjuangan menjadi kunci dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini menjadi satu-satunya partai yang dapat mengusung cagub sendiri. Sebagai partai pemenang Pileg, PDIP memiliki 28 kursi di DPRD DKI.
Ahok disebut-sebut menjadi salah satu kandidat untuk diusung kembali. Ketua DPP Hendrawan Supratikno sebelumnya menyatakan partainya belum menutup pintu kepada Ahok.
Ahok beberapa kali mengklaim mendapat dukungan PDIP, termasuk melalui Megawati. Dia menuturkan, partai banteng moncong putih ini sedang konsolidasi di tingkat daerah.
Di sisi lain, PDIP juga disebut-sebut sedang menyiapkan Risma untuk maju dan bersaing dengan Ahok pada Februari 2017. Sejumlah politisi PDIP seperti Masinton Pasaribu dan Eva Kusuma Sundari pernah menyatakan keyakinannya mengenai hal itu.
Eva, misalnya, sempat menyatakan hanya kejadian luar biasa saja yang mampu menggagalkan keputusan partai untuk mengusung Risma sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Nama lain yang perlu diperhitungkan adalah Djarot Syaiful Hidayat. Meski tidak sebesar dukungan terhadap Risma, namun sosok Djarot masih cukup populer di level elite PDIP dan di akar rumput.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, jajarannya menunggu momentum yang tepat untuk deklarasi dan belum akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
Parpol dapat mendaftarkan cagub ke KPU DKI Jakarta pada 21 sampai 23 September. Verifikasi dilakukan pada 21 September sampai 5 Oktober.
PDIP masih memiliki waktu kurang dari sebulan untuk menentukan apakah akan bergabung dengan tiga partai lain yang sudah mendukung Ahok. Jika itu terjadi artinya PDIP tak mungkin untuk berkoalisi dengan Gerindra seperti Pilkada 2012, karena Gerindra sudah menutup pintu rapat-rapat untuk Ahok.
(obs)
Jumlah perkiraan koalisi 2017 berbeda dengan Pilkada 2012. Saat itu, sembilan partai besar di Indonesia terbagi menjadi empat koalisi. Empat partai yakni PKB, Demokrat, Hanura, dan PAN mendukung petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
Sementara itu, PDI Perjuangan dan Gerindra mengusung pasangan Joko Widodo-Ahok. Golkar dan PPP mengusung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono. Adapun PKS mengusung Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rachbini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasal 40 Undang-Undang Pilkada mengatur, parpol dapat mengusung pasangan calon jika memenuhi 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD.
DPRD DKI Jakarta 2014-2019 beranggotakan 106 orang, sehingga setidaknya parpol harus memiliki 21 kursi untuk mengusung calon gubernur.
Mantan Bupati Belitung Timur ini akhirnya memilih maju melalui parpol setelah mendapat dukungan Hanura (10 kursi) dan Golkar (9 kursi) meski memiliki cukup dukungan melalui pengumpulan KTP yang dibantu Teman Ahok.
Sementara itu, tujuh parpol lain bergabung dalam Koalisi Kekeluargaan. Mereka adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sejumlah nama seperti pengusaha Sandiaga Uno dan incumbent Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini muncul dan didorong menjadi kandidat untuk melawan Ahok dalam Pilkada 2017.
Partai Gerindra telah mendeklarasikan Sandiaga Uno, kadernya, menjadi calon gubernur. Hal ini diikuti PKB. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu mendeklarasikan dukungan kepada salah satu orang terkaya di Indonesia itu.
Ketua DPD Partai Gerindra M Taufik sebelumnya mengklaim, Partai Demokrat akan mendeklarasikan Sandiaga Uno sebagai Cagub, Senin (29/8) mendatang.
PKS juga diperkirakan mendukung Sandiaga. Meski sebelumnya sempat "menginginkan" Risma yang notabene kader PDI Perjuangan.
Adapun PAN menginginkan Risma untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dan berharap PDIP menjatuhkan pilihan ke Risma untuk diusung. Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rasi mengatakan, partainya masih mendorong PDIP mengusulkan Risma karena Risma dinilai lebih berkualitas dibanding calon lain, termasuk Ahok.
Upaya itu juga dilakukan PPP. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abdul Azis menyatakan, Risma menjadi prioritas PPP.
Menerka Arah Partai Pemenang
PDI Perjuangan hingga kini belum mendeklarasikan cagub DKI. Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat PDI Perjuangan menjadi kunci dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini menjadi satu-satunya partai yang dapat mengusung cagub sendiri. Sebagai partai pemenang Pileg, PDIP memiliki 28 kursi di DPRD DKI.
Ahok disebut-sebut menjadi salah satu kandidat untuk diusung kembali. Ketua DPP Hendrawan Supratikno sebelumnya menyatakan partainya belum menutup pintu kepada Ahok.
Ahok beberapa kali mengklaim mendapat dukungan PDIP, termasuk melalui Megawati. Dia menuturkan, partai banteng moncong putih ini sedang konsolidasi di tingkat daerah.
Di sisi lain, PDIP juga disebut-sebut sedang menyiapkan Risma untuk maju dan bersaing dengan Ahok pada Februari 2017. Sejumlah politisi PDIP seperti Masinton Pasaribu dan Eva Kusuma Sundari pernah menyatakan keyakinannya mengenai hal itu.
Eva, misalnya, sempat menyatakan hanya kejadian luar biasa saja yang mampu menggagalkan keputusan partai untuk mengusung Risma sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Nama lain yang perlu diperhitungkan adalah Djarot Syaiful Hidayat. Meski tidak sebesar dukungan terhadap Risma, namun sosok Djarot masih cukup populer di level elite PDIP dan di akar rumput.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, jajarannya menunggu momentum yang tepat untuk deklarasi dan belum akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
Parpol dapat mendaftarkan cagub ke KPU DKI Jakarta pada 21 sampai 23 September. Verifikasi dilakukan pada 21 September sampai 5 Oktober.
PDIP masih memiliki waktu kurang dari sebulan untuk menentukan apakah akan bergabung dengan tiga partai lain yang sudah mendukung Ahok. Jika itu terjadi artinya PDIP tak mungkin untuk berkoalisi dengan Gerindra seperti Pilkada 2012, karena Gerindra sudah menutup pintu rapat-rapat untuk Ahok.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK