Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta yakin pemilihan kepala daerah di ibu kota bisa berjalan lancar meski tingkat kerawanannya harus diwaspadai. Kepolsian dinilai telah siap mengantisipasi adanya tindakan kekerasan selama pemungutan suara berlangsung.
Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, kepolisian punya klasifikasi TPS rawan satu hingga tiga. Jumlah personel pengamanan yang diturunkan kepolisian akan menyesuaikan dengan tingkat kerawanan ini di seluruh TPS yang ada.
"TPS yang dinilai rawan akan disesuaikan pengamanannya dengan jumlah polisi," kata Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta, Selasa (30/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sumarno menilai wajar jika pilkada di Jakarta diwarnai dengan kewaspadaan yang tinggi. Pasalnya, kekuatan politik memang terpusat di ibu kota. Karena itu KPU akan mengimbau para bakal calon gubernur yang lolos pendaftaran agar bisa mengedepankan proses pilkada damai.
"KPU akan koordinasi dengan tim kampanye masing-masing calon dan menyampaikan imbauan untuk melakukan kampanye damai, sejuk, sesuai ketentuan, untuk tidak melakukan pelanggaran," ujarnya.
Walau dianggap rawan, Sumarno yakin pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta akan lancar. Kedewasaan politik masyarakat ibu kota yang tinggi menjadi alasan keyakinan tersebut.
Sebelumnya, Bawaslu RI telah menyatakan DKI Jakarta masuk dalam kategori kerawanan sedang jelang Pilkada 2017. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, Jakarta rawan di bidang kepesertaannya. Sementara di tingkat penyelenggaranya justru tak ada masalah berarti.
Indeks kepesertaan Pilkada DKI Jakarta berada di angka 2,95 atau termasuk rawan tinggi. Variabel kerawanan tertinggi di aspek ini adalah pada proses kampanye (4,33), pencalonan (3,50), dan peserta pemilu (3,00), yang berbanding terbalik dengan kekerabatan politik para calon yang ada di angka 1,00.
Sementara untuk aspek partisipasi, Bawaslu menilai masyarakat DKI masih memiliki keinginan untuk ikut ambil bagian di Pilkada. Tingkat kerawanan partisipasi hanya ada di angka 1,50 dengan rincian variabel hak pilih (2,00) sebagai kerawanan tertinggi yang berbanding dengan karakteristik lokal (1,50) dan keterlibatan masyarakat (1,00).
Sedangkan aspek penyelenggaraan, Muhammad menegaskan baik KPU maupun Bawaslu DKI Jakarta sudah siap untuk mengawal proses Pilkada.
Berdasarkan data, penyelenggaraan memiliki nilai 1,82 dengan rincian variabel kerawanan tertinggi adalah integritas penyelenggara (2,00), profesionalitas penyelenggara (1,80), dan kekerasan terhadap penyelenggara (1,67).
(sur)