Jalan Mulus Budi Gunawan Menuju Ujian di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Sepuluh fraksi partai politik di DPR merespons positif pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso.

Mungkin, tak ada satu pun suara penolakan terhadap Budi. Mulai dari pimpinan hingga anggota, semua memuji sosok Budi yang kini masih menjabat sebagai Wakapolri tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang kerap vokal dengan kebijakan pemerintah menilai, Budi memiliki kompetensi yang cakap untuk memimpin lembaga telik sandi negara itu.

Dia juga yakin kontroversi kasus Budi yang mencuat saat pencalonan Kapolri dua tahun silam sudah dipertimbangkan dengan matang dari Presiden.

"Saya kira sudah dituntaskan di tingkat Presiden. Saya pikir Presiden tidak mau ambil risiko tanpa bicara lebih dulu," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9).

Budi Gunawan memang bukan pertama kalinya menjalani ujian di parlemen. Dua tahun silam, dia ikut uji kelayakan di Komisi III DPR sebagai calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi.

Kala itu, anggota dewan menyanjung dan memuji Budi setinggi langit. Meski Budi harus menerima pil pahit lantaran pencalonannya harus kandas di tangan KPK.

Situasi tak jauh berbeda dialami Budi saat ini. Tujuh fraksi partai pendukung pemerintah secara kompak memuji kapasitas dan kompetensi Budi.

Fraksi PDI Perjuangan, Hanura dan PPP menilai Budi memiliki komunikasi yang baik dan jaringan luas. Selain itu, mereka juga tak mempermasalahkan rekam jejak Budi yang pernah tersangkut pusaran kasus dua tahun silam.

"Track record dan kemampuan tidak ada masalah," kata politikus PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin.

Pilihan Redaksi 'Budi Gunawan Tak Boleh Punya Agenda Sendiri' Selama Jadi Ketua BIN, Sutiyoso Dinilai Kurang Koordinasi Ragam Pendapat Soal Budi Gunawan sebagai Kepala BIN Berlatar Belakang Polisi, Budi Gunawan Diragukan Pimpin BIN

Setali tiga uang, Nasdem dan PAN juga menilai pencalonan Budi merupakan hak preogratif presiden. Latar belakang Budi sebagai polisi juga tidak dipermasalahkan.

Sedangkan Golkar dan PKB, secara terang-terangan akan 'mengamankan' pencalonan Budi. Golkar yang baru mendukung pemerintah belum lama ini.

"Fraksi Golkar di Komisi I siap mengamankan kebijakan Presiden, dengan mendukung pencalonan BG sebagai kepala BIN," ujar anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi.

Tetap Waspada

Sementara, tiga partai yang berada di luar pemerintahan yakni Demokrat, PKS dan Gerindra juga tidak memperlihatkan penolakan terhadap Budi. Hanya saja Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengingatkan soal kontroversi kasus Budi.

"Pertama kasus rekening gendut, kedua kasus pada saat Pilpres 2014 kemarin yang menggunakan aparatur kepolisian untuk memilih Joko Widodo," ujar Desmond.

Untuk kasus kedua, Desmond menduga kehadiran Budi sebagai pucuk pimpinan lembaga telik sandi akan disalahgunakan untuk melemahkan rival politik partai penguasa.

"Kami waspada saja, biar bagaimanapun Budi Gunawan pernah terlibat persoalan itu. Kalau ke depan dia berpihak ke PDIP dan presiden Jokowi bahaya juga," tuturnya.

Meski demikian, Desmond berpendapat Gerindra tak cukup punya kuasa untuk menolak penunjukan Budi. Sebagai salah satu partai di luar pemerintah, ia menyerahkan penilaian kepada publik serta uji kelayakan dan kepatutan di parlemen.

Budi pun akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR pada hari ini, Rabu (7/9). Dengan ragam pandangan sepuluh fraksi partai seperti itu, maka bisa diprediksi pula bahwa Budi akan melenggang mulus melewati 'ujian kedua' dirinya di parlemen.

Jalan mulus ini sudah terlihat sejak Jumat pekan lalu Ketua DPR Ade Komarudin langsung merespons surat presiden mengenai pencalonan Budi yang dibawakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Respons tersebut menghasilkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan pada hari ini yang kemudian langsung disahkan hasilnya pada esok hari di dalam rapat paripurna. (asa)