Komisi I Interogasi Daya Koordinasi Intelijen Budi Gunawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I Bidang Pertahanan dan Intelijen DPR memulai uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Ujian berlangsung terbuka hanya untuk pemaparan visi dan misi, sedangkan sesi tanya jawab sepenuhnya ditutup bagi publik terkait sensitivitas isu intelijen yang akan dibahas.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, pihaknya akan menanyakan kepada BG –sapaan Budi Gunawan– soal kemampuannya mengoordinasikan badan-badan intelijen yang ada di Indonesia.

“Sesuai UU Intelijen Negara, disebutkan bahwa semua lembaga intelijen tunduk di bawah koordinasi BIN. Karena itu kami ingin mendalami bagaimana Pak BG ke depan melakukan tugas tersebut,” kata Abdul seperti dilansir Antara, Rabu (7/9).

Koordinasi yang baik dan mulus, ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera itu, merupakan kunci bagi lembaga intelijen dalam menghadapi ancaman dan tantangan. Sebab BIN merupakan mata dan telinga negara untuk mendeteksi dan mengantisipasi ancaman.

Abdul berpendapat, selama ini koordinasi antarlembaga intelijen amat kurang. “Masing-masing (badan intelijen) berjalan sendiri di lapangan.”

Lihat: Atlas Badan Intelijen di Indonesia

Selain daya koordinasi, kemampuan manajerial Budi Gunawan  juga akan disorot. Sejauh ini Komisi I menilai BG tak akan menghadapi kendala signifikan di internal BIN meski ia berasal dari Kepolisian, sementara intelijen BIN mayoritas berlatar belakang militer.

“Gap militer dan Kepolisian diharapkan tidak berpengaruh terhadap kerja Pak BG ke depan,” ujar Abdul.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan Kepala BIN harus mampu mengintensifkan fungsi koordinasi intelijen.

“Penting untuk merangkus seluruh informasi komponen intelijen,” kata politikus PDIP yang juga purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu.

Hasanuddin menilai, selama ini terjadi ego sektoral antarlembaga intelijen. Di sinilah Kepala BIN harus mengambil peran sentral sebagai jembatan dan koordinator handal.

Baca juga: Menerka Nasib Badan Intelijen di Tangan Jenderal Polri

Secara terpisah, peneliti intelijen Ridlwan Habib memprediksi uji kelayakan BG akan berlangsung mulus. DPR, ujar lulusan pascasarjana Kajian Intelijen UI itu, harus memastikan loyalitas BG kepada Presiden.

“Kepala BIN mesti loyal kepada single user, yakni Presiden. Bukan yang lain. Tidak perlu sering tampil. Dia bekerja senyap melayani Presiden Jokowi,” ujar Ridlwan.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksda (Purn) Soleman Ponto pun mengemukakan hal serupa. Kepala BIN, kata dia, ialah agen Presiden.

“Kepala BIN merupakan agen, sedangkan Presiden adalah agen handler. Agen handler punya kewenangan 100 persen untuk memilih agennya, sebab yang tahu kebutuhannya adalah Presiden,” kata dia kepada CNNIndonesia.com.

Maka, ujar Soleman, siapapun Kepala BIN, dari Kepolisian atau militer, tak masalah karena esensinya dia tegak lurus dan tunduk kepada perintah Presiden. (agk/abm)