Ahok: Program TransJakarta Gratis Tak Berkaitan Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak anggapan program bus TransJakarta gratis untuk aparatur sipil negara di pemerintahannya merupakan siasat jelang Pilkada tahun 2017.

Ahok menuturkan, kebijakan tersebut menyasar pegawai Pemprov yang berdomisili di kota-kota penyangga.

"Aku kasih Rp3.500 untuk warga Depok dan Bekasi, Mereka memilih saya?" kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/10).

Lihat juga: Pemprov Gratiskan Ongkos TransJakarta untuk PNS dan Honorer

Ahok menerapkan tarif bus dari Depok dan Bekasi menuju ke Jakarta sebesar Rp3.500. Tarif angkutan dari Jakarta ke dua kota itu juga serupa. Ia menerapkan kebijakan itu sejak awal 2016.

Sementara, tarif bus TransJakarta gratis untuk kalangan tertentu baru akan diterapkan 17 Oktober mendatang.

Ongkos gratis TransJakarta juga akan berlaku bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar, karyawan swasta tertentu dengan gaji sesuai upah minimum provinsi melalui Bank DKI, dan penghuni rumah susun sederhana sewa.

Selain itu, warga Jakarta yang berusia di atas 60 tahun, penyandang difabel, veteran, dan pemegang KTP Kepulauan Seribu juga berhak menaiki bus TransJakarta tanpa biaya sepeser pun.

"Semua enggak bayar. Nanti bukan cuma di busway, semua rute yang dilayani oleh TransJakarta enggak bayar," kata Ahok, Jumat (7/10).

Untuk saat ini tarif gratis itu hanya berlaku di koridor Transjakarta saja. Rute feeder stasiun dan rute ke daerah penyangga belum bisa digratiskan.

Pemberian layanan gratis itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 Tentang Pelayanan TransJakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat. Tarif gratis itu bisa didapatkan menggunakan kartu JakCard Combo yang harus teregistrasi oleh Bank DKI. (abm/agk)