Kapolri Perintahkan Setiap Polda Susun Tim Pemberantas Pungli

Martahan Sohutoron | CNN Indonesia

Rabu, 12 Okt 2016 12:37 WIB

Selain penindakan pungli di berbagai lembaga pemerintah, pemberantasan pungli juga ditargetkan terjadi di instansi kepolisian. — Selain penindakan pungli di berbagai lembaga pemerintah, pemberantasan pungli juga ditargetkan terjadi di instansi kepolisian, terutama terkait pelayanan publik seperti pembuatan SIM, STNK, dan BPKB. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya untuk memastikan pelayanan publik bersih dari pungutan liar alias pungli. Ia menginstruksikan seluruh kepala polda segera membentuk tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Tito menjelaskan, OPP akan fokus memberantas pungli di setiap instansi pemerintah, termasuk kepolisian. Ia menyebut beberapa target OPP, antara lain pelayanan pembuatan KTP, SIM, STNK, dan BPKB.

Tito menuturkan, kepolisian akan berupaya mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan pungli yang masuk dalam program reformasi hukum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau tidak bisa bersih sampai angka nol, paling tidak ditekan," ujar Tito di Jakarta, Rabu (12/10).

Lihat juga:

Operasi Tangkap Tangan dan Titah Istana Berantas Pungli

Dalam sepekan terakhir, Polda Metro Jaya telah dua kali menggelar OPP. Pada operasi itu, enam polisi ditangkap di sejumlah satuan penyelenggara administrasi SIM yang berada di Bekasi, Tangerang, Depok, Tangerang. dan Jakarta Barat.

Keenam personel kepolisian tersebut berpangkat bintara hingga perwira. Dalam operasi tangkap tangan, mereka terbukti melakukan praktik percaloan.

Kemarin, tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menggelar operasi tangkap tangan di kantor Kementerian Perhubungan. Seorang pegawai negeri sipil berinisial AR kedapatan meminta uang pungutan liar terkait perizinan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Lihat juga:

Polri Duga Pungutan Liar di Kemhub Terkait Perizinan Kapal

Kepolisian kemudian menangkap tersangka lain, mulai dari terduga calo hingga petugas perizinan. Mereka tertangkap basah meminta uang tambahan sebagai pelicin proses administrasi.

Selain PNS tersebut, inisial para tersangka yang diamankan di antaranya adalah AD, D, T, D, dan NM.

Uang tunai sejumlah puluhan juta rupiah ditemukan di kantor yang terletak di Medan Merdeka Barat itu. Sebuah rekening yang diduga digunakan untuk menampung hasil pungli senilai Rp1 miliar juga disita.