Pemerintah Bentuk Satgas Sapu Bersih Pungli Dipimpin Wiranto

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan pungutan liar (pungli). Instruksi pembentukan satgas ini diberikan sehari setelah operasi tangkap tangan Kepolisian terhadap seorang pegawai Kementerian Perhubungan, AR, yang diduga meminta duit pungli terkait administrasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan satgas ini sudah beroperasi kemarin dan diberi nama Saber (Sapu Bersih) Pungli.

"Namanya saber. Nama itu diambil presiden karena dia menghendaki pungli itu tidak boleh. Pungutan di luar aturan pasti merugikan rakyat," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/10).

Lihat juga: Kapolri Perintahkan Setiap Polda Susun Tim Pemberantas Pungli

Penggerak utama satgas ini akan lebih dititikberatkan pada Polri. Sementara itu, Wiranto ditunjuk sebagai penanggung jawab operasi. Kemko Polhukam dan Polri nantinya dibantu kementerian atau lembaga terkait.

Jokowi menginstruksikan Wiranto agar satgas dapat bekerja dan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat yang selama ini dirugikan karena pungli. Pemerintah juga membuka sistem laporan online untuk memudahkan masyarakat.

Lihat juga: Polisi Didesak Bongkar Dugaan Suap Pejabat Teras Kemhub

Dia yakin satgas yang dibantu sistem laporan online bisa menjangkau masyarakat di pusat bahkan daerah untuk melaporkan pungli secara cepat sehingga langsung ditindaklanjuti.

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) ini memperkirakan Satgas Saber Pungli dapat rampung dalam seminggu, yakni memiliki susunan organisasi dan prosedur kerja yang jelas.

"Siapa pimpinan dan anggotanya, prosedur, sistem, dan feedback-nya bagaimana. Kami minta dukungan masyarakat," kata dia.

Kemarin, Jokowi melihat langsung lokasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan. Jokowi mengaku mendengar informasi OTT saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden.

Lihat juga: Joko Widodo Perintahkan Pecat Pejabat yang Melakukan Pungli

Dia lantas menuju kantor Kemhub didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Jokowi secara khusus menyuruh Budi dan Asman memecat pejabat pelaku pungli. Dia juga akan memastikan seluruh lembaga untuk tidak lagi mengambil pungutan liar dari masyarakat.

Setelah kedatangan Jokowi, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri, Irjen Boy Rafli Amar menyatakan, OTT di Kemhub merupakan instruksi langsung Jokowi kepada Tito. (sur/wis)