Abdi Dalem Gugat Syarat Jadi Gubernur Yogyakarta ke MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Persyaratan yang harus dipenuhi calon gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta digugat ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/10). Pasal 18 ayat (1) huruf m pada UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY dipersoalkan karena dinilai diskriminatif.

Pakar hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin yang menjadi kuasa hukum delapan warga Yogyakarta menyebut sejumlah dasar permohonan uji materi itu.

Irman mengklaim, pasal 18 ayat (1) huruf m secara tidak langsung hanya memberikan peluang menjadi gubernur DIY kepada laki-laki. Ia berkata, kata istri pada pasal itu bermasalah.

"Kata istri inilah yang kami anggap memiliki persoalan konstitusional," ucap Irman usai mendaftarkan judicial review di Gedung MK, Jakarta, Kamis siang, seperti dilansir Antara.

Lihat juga: Pesantren Transgender di Yogyakarta Didesak agar Ditutup

Persyaratan yang dipermasalahkan pemohon mengatur, calon gubernur dan calon wakil gubernur DIY wajib menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak.

Irman lantas merujuk UU 7/1984 tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dua dari delapan pemohon uji materi ini adalah Raden Mas Adwin Suryo Satrianto dan Suprianto. Adwin merupakan abdi dalem sementara Suprianto adalah paring dalem Keraton Ngayogyakarta.

Lihat juga: Yogyakarta dan Premanisme Yang Terus Meningkat

Juli 2016, MK menolak seluruh dalil dalam uji materi tentang UU Keistimewaan DIY. Kala itu, pasal yang dipermasalahkan berkaitan dengan syarat menjadi calon kepala daerah, tata cara pengajuan, verifikasi dan prosedur penetapan

Pemohon judicial review tersebut adalah seorang warga Jawa Timur bernama Muhammad Sholeh. Ia merasa dihalangi secara konstitusional untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di Yogyakarta. (abm/rdk)