Yusril Cabut Permohonan Jadi Pihak Terkait Uji Materi Cuti

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mencabut permohonannya menjadi pihak terkait dalam uji materiil soal cuti selama masa kampanye yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril mundur dari pihak terkait karena tak menjadi calon gubernur yang ikut serta pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

"Saya sudah tidak lagi menjadi pasangan calon gubernur, sehingga saya tidak lagi sesuai untuk menjadi pihak terkait," kata Yusril, di Mahkamah Konstitusi, Senin (26/9).

Yusril telah menyerahkan surat pengunduran diri menjadi pihak terkait ke Ketua MK Arief Hidayat. Dia menyerahkan surat itu sebelum sidang lanjutan cuti masa kampanye dalam Pasal 70 ayat 3 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dimulai.

Menurut Yusril, dia mengajukan diri untuk menjadi pihak terkait karena beranggapan akan menjadi calon kepala daerah. Hal ini dinyatakan sebagai kedudukan hukum atau legal standing sebagai pihak terkait. Namun karena tak jadi ikut Pilkada, Yusril tak lagi berkepentingan dan tidak sesuai dengan legal standing yang diajukan sebelumnya.

Pilihan Redaksi Yusril: Pasal Cuti Petahana yang Digugat Ahok Sudah Jelas Adu Kepentingan Uji Materi Cuti Kampanye Petahana Sengketa Uji Materi Cuti Kampanye Petahana Siap Cuti, Ahok Akan Buat Surat Pernyataan Saat Mendaftar

Yusril menyarankan dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-SandiagaUno untuk menjadi pihak terkait.

Ketua panel hakim MK Arief Hidayat menerima pengunduran diri Yusril sesaat sebelum sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi ahli pemohon dimulai.

"Karena Pak Yusril tadi telah mencabut statusnya, persidangan akan tetap dimulai," kata Arief.

Dengan pengunduran diri Yusril, pihak terkait menyisakan politikus Partai Gerindra Habiburakhman. Pihak termohon tetap pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang.

Dalam persidangan sebelumnya, Yusril yang masih menjadi pihak terkait menilai pasal dalam UU Pilkada yang mengatur soal cuti petahana tak perlu lagi ditafsirkan. Menurutnya, yang dimohonkan Ahok sudah jelas sehingga tak perlu diuji lagi di MK.

"Kewajiban cuti petahana itu tidak perlu ditafsirkan lagi. Bahwa dalam UU harus cuti, ya artinya wajib cuti," kata Yusril, Kamis (15/9).

Yusril menilai, pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Dia beranggapan pasal yang mewajibkan petahana untuk cuti tidak bertentangan dengan kewajiban kepala daerah yang dipilih secara demokratis.

Yusril menyatakan, cuti tak berarti mengurangi masa jabatan seorang kepala daerah.

Pernyataan Yusril mematahkan alasan yang dijadikan Ahok dalam mengajukan permohonan uji materi. Yusril sempat menyinggung inkonsistensi Ahok yang pernah meminta gubernur petahana Fauzi Bowo pada 2012 untuk cuti selama masa kampanye.

Yusril ketika itu meminta MK tak mengabulkan permohonan Ahok. Ia menganggap jika permohonan Ahok dikabulkan, bakal merugikan hak konstitusional dirinya yang juga akan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. (rdk)