Ahok-Djarot Tandatangani Kontrak Politik dengan PPP Kubu Djan

Gloria Safira Taylor | CNN Indonesia
Senin, 17 Okt 2016 21:59 WIB
Hingga deklarasi usai, Ketua DPW PPP kubu Djan Faridz, Abraham Lunggana alias Lulung tidak kunjung menyambangi DPP PPP.
PPP kubu Djan Faridz deklarasi dukungan ke pasangan Ahok Djarot di Pilkada DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz resmi mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Deklarasi itu dihadiri oleh Ahok dan Djarot. Selain itu, hadir juga Ketua Tim Pemenangan Ahok Djarot, Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPD Partai Hanura DKI Ongen Sangaji dan Sekjen DPD Partai Nasdem DKI Wibi Andrino.

Menurut Ketua Umum PPP Djan Faridz, Ahok telah menjalankan tugas gubernur sesuai dengan harapan dan program yang diinginkan PPP.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kagum beliau (Ahok) tidak pernah publikasikan apa yang dilakukan untuk pembangunan yang kami inginkan. Ternyata apa yang saya sampaikan sudah dikerjakan," kata Djan saat deklarasi di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (17/10).

Usai mendengar dukungan dari Djan, Ahok mengatakan, pihaknya berterimakasih dengan dukungan yang diberikan oleh PPP. Namun, Ahok tak menampik bahwa dukungan yang diberikan oleh Djan akan menuai protes dari sekelompok orang yang tidak mendukung Ahok-Djarot.

"Saya tahu Pak Faridz akan dicaci maki juga karena dukung Ahok dan Djarot, tapi tujuan kami untuk membangun Jakarta yang lebih baik," kata Ahok disambut tawa.

Hingga deklarasi usai, Ketua DPW PPP kubu Djan Faridz, Abraham Lunggana alias Lulung tidak kunjung menyambangi DPP PPP.

Kontrak Politik

Dalam deklarasi itu juga ditandatangani kontrak politik antara PPP dengan Ahok dan Djarot. Terdapat dua poin utama yang harus dijalankan Ahok jika terpilih kembali sebagai gubernur. Pertama, program kerja yang berdampak langsung kepada umat Muslim. Kedua, program kerja yang berdampak kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta.

Poin pertama diturunkan dalam beberapa tugas, yaitu menambah fungsi Islamic Centre yang terletak di Jakarta Utara untuk menjadi pusat perpustakaan sejarah Islam Indonesia, melakukan pembangunan Masjid Raya di setiap wilayah, dan memberikan anggaran rutin untuk perbaikan dan perawatan pada setiap masjid dan musala.

Selain itu, Ahok juga harus meningkatkan anggaran dengan memberikan tunjangan bulanan untuk kesejahteraan imam, muadzin, ustad dan ustadzah serta marbot masjid dan musala.

Djan juga meminta Ahok memperbaiki gedung dan biaya operasional untuk pondok pesantren, dan memberikan kesempatan kepada pondok pesantren swasta untuk kerja sama pengelolaan dengan Pemprov DKI.

Selanjutnya, mengizinkan dan menghormati kegiatan perayaan hari besar Umat Islam yakni perayaan malam takbiran dan menutup seluruh tempat hiburan malam sepanjang bulan puasa.

Untuk program kerja yang berdampak kepada seluruh warga DKI atau poin kedua, Djan meminta supaya Ahok mau membangun tempat terpadu bagi panti asuhan, rumah jompo dan rumah singgah anak-anak dan sarana pendidikan, kesehatan dan budaya.

Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan bantuan biaya operasional untuk panti asuhan, panti jompo dan rumah singgah bagi anak terlantar.

Selain itu, PPP juga meminta kepada Ahok untuk memberikan kesejahteraan bagi warga yang terdampak relokasi dan nelayan yang terdampak Reklamasi. Kesejahteraan itu menyangkut disediakannya tempat pelelangan ikan, tempat penyimpanan ikan, pusat jajanan serba ada, pasar tradisional, fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan transportasi laut bagi warga Kepulauan Seribu.

Selanjutnya, Ahok harus melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kampung-kampung di DKI Jakarta seperti yang dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin periode 1966-1977. (rel/abm)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER