Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus HAM Papua di Dalam Negeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah warga Papua yang tergabung dalam Senior Papuan Citizen Forum (SPCF) meminta pemerintah tidak terpengaruh desakan internasional atas penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berharap kasus HAM di Papua bisa segera diselesaikan di internal Indonesia, tanpa melibatkan pihak asing.

"Indonesia juga jangan terlalu tanggapi dunia internasional. Internal kita bisa menyelesaikannya sendiri," kata perwakilan SPCF Freddy Numberi usai bertemu Menko Polhukam Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-71, isu pelanggaran HAM di Papua diusung oleh enam negara yang berada di wilayah Pasifik. Negara-negara itu di antaranya Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshal, Tuvalu, dan Tonga.

Pilihan Redaksi Korban Kasus HAM Tak Ingin Musyawarah dengan Wiranto Konflik di Papua Terus Membara, Jokowi Didesak Adakan Dialog Bara Konflik Papua dan Diplomasi 'Ultranasionalis' Indonesia

Mereka mendesak PBB ikut mengambil tindakan atas pelanggaran HAM yang dialami warga Papua selama ini.

Freddy mengatakan, dalam pertemuan dengan Wiranto kali ini, pihaknya tidak membicarakan secara spesifik laporan negara-negara Pasifik. Karena itu, mantan Gubernur Irian Jaya periode 1998-2001 ini enggan berkomentar soal kasus yang diangkat ke PBB.

"Itu kan kewenangan pemerintah. Kami hanya berkewajiban mendorong supaya Papua dibangun lebih baik lagi," katanya.

Menurut Freddy, pemerintah seharusnya mengoordinasikan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Eks Menteri Perhubungan ini berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik.

"Makanya Pak Menko tadi berjanji bagaimana nanti menyelesaikan dengan cara yang baik, mengajak seluruh unsur yang ada. Itu yang paling penting," katanya.

Sementara Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut pelanggaran HAM di Papua meningkat drastis selama Joko Widodo menjabat sebagai presiden.

Dia mencatat, setidaknya 5000 orang Papua ditangkap, dianiaya, disiksa dan dibunuh hanya dalam dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, angka ini jauh lebi besar dibanding jumlah pelanggaran HAM selama dua tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2012-2014.

"Kebutuhan utama di Papua adalah adanya kepastian jaminan hidup aman dan damai, jaminan perlindungan HAM dan pemajuan HAM karena di Papua saat ini ibarat tsunami kemanusiaan," ujar komisioner asal Papua itu. (rel/agk)