Jaksa Agung Bantah Dugaan SBY soal Politisasi Kasus Munir

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan tidak ada politisasi dalam penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Dia menanggapi pernyataan mantan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus ini.

Prasetyo meminta semua pihak, termasuk SBY, agar berpikir positif dalam menanggapi kasus tewasnya Munir. Menurutnya, upaya penyelesaian kasus tersebut harus direspons secara positif.

"Mestinya semua pihak harus menanggapi secara positif, jangan negative thinking," kata Prasetyo saat ditemui usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (24/10).

Sebelumnya, SBY merespons perbincangan publik terkait kasus Munir yang berkembang selama dua pekan terakhir. Dalam akun Twitter @SBYudhoyono, pendiri Partai Demokrat ini mengatakan bahwa penyelesaian kasus Munir semakin melebar dan bahkan bernuansa politis.

Pilihan Redaksi Survei Dua Tahun Jokowi: Penanganan Korupsi Tak Optimal Kasus Munir, Suciwati Sebut SBY Tak Tanggung Jawab KontraS Minta SBY Bicara Benar tentang Munir Dokumen TPF Munir Hilang, Suciwati Minta Jokowi Tanya SBY

"Saya amati perbincangan publik ada yang berada dalam konteks, namun ada pula yang bergeser ke sana ke mari dan bernuansa politik," cuit SBY, kemarin.

Menanggapi hal itu, Prasetyo mengatakan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun tuduhan bahwa kasus Munir bermuatan politik sebagaimana dilontarkan SBY, harus bisa dibuktikan.

"Di mana politisasinya, tanya saja, di mana politisasinya, tidak ada politisasi-politisasian. Kami ini mau mencari kebenaran. Jangan ada tuduhan-tuduhan seperti itu," tegas Prasetyo dengan nada meninggi.

Saat ini, kata Prasetyo, pihaknya masih mencari dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta kasus Munir yang dinyatakan hilang. Namun menurutnya, upaya pencarian itu bukan berarti bentuk politisasi atas kasus tersebut. Prasetyo menyatakan hanya melanjutkan penyelesaian kasus tersebut.

"Tidak usah kita terlalu bersitegang, kami hanya ingin mencari, di mana sih barang itu adanya, kapan diserahkannya. Sekarang ini nyatanya tidak ada. Bagaimana dikatakan politisasi, enggak ada politisasi," ujarnya.

TPF Baru

Nama SBY disebut-sebut dalam kasus pembunuhan Munir setelah pemerintahan Joko Widodo beberapa hari lalu mengklaim tidak mengetahui keberadaan dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) soal kasus pembunuhan Munir. 

SBY diduga mengetahui keberadaan dokumen tersebut mengingat penyerahan dokumen Munir terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai Presiden RI keenam. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan SBY tidak memiliki dokumen kasus pembunuhan Munir. "Tidak (punya) lah, buat apa dia pegang? Yang penting tindak lanjutnya," kata Syarief di Gedung DPR.

Syarief meminta pemerintah tidak meributkan dokumen TPF yang diduga hilang. Keberadaan dokumen itu, menurutnya, berada di Sekretariat Negara ataupun di Sekretariat Kabinet.

Apalagi, kata dia, dokumen TPF sudah beredar di internet sehingga pemerintah tinggal mengklarifikasi ke mantan anggota tim TPF mengenai kebenaran dokumen tersebut.

Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu juga berpendapat, hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah menindaklanjuti rekomendasi laporan TPF atas kasus Munir.

"Kalau memang juga belum puas dengan tindak lanjut pemerintah SBY, silakan bikin TPF baru," ujar Syarief.

Mengenai rencana Jaksa Agung menghadap SBY, Syarief mempersilakannya dengan syarat bukan melakukan pemanggilan.

"Intinya, kalau tidak puas, karena itu kejadiannya di era Megawati bukan era Pak SBY. Pak SBY kan yang punya inisiatif buat TPF," ucapnya. (wis/obs)