Polri Waspadai Konflik Pilkada di Papua dan Jawa Barat
Rinaldy Sofwan | CNN Indonesia
Jumat, 28 Okt 2016 19:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Masa kampanye pilkada serentak tahun 2017 sudah dimulai. Hingga Jumat (28/10), satuan wilayah kepolisian telah mempersiapkan berbagai metode pengamanan untuk memastikan pesta demokrasi tersebut berjalan aman dan tertib.
Kepolisian Daerah Papua menyebut penyelenggaraan pilkada di sepuluh kabupaten dan satu kota di provinsi itu dengan istilah "tidak ada yang aman".
Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige Renwarin mengatakan, personelnya bersiaga mengantisipasi berbagai bentuk kisruh terkait pilkada.
"Artinya, situasi di sana dikategorikan rawan satu, rawan dua dan rawan khusus," ucapnya di Jakarta, siang tadi.
Patrige menuturkan, rawan satu merujuk daerah yang menghadapi bahaya konvensional, seperti unjuk rasa atau pengerusakan fasilitas publik.
Sementara itu, rawan dua merujuk pada daerah yang sudah menunjukkan potensi perlawanan masyarakat, seperti di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Dogiyai.
"Dari awal memang agak panas. Ada petahana yang digugurkan KPU karena tidak memenuhi persyaratan dan juga pembagian dukungan rekomendasi ke dua pasangan," kata Patrige.
Lebih dari itu, status rawan khusus dilekatkan pada daerah yang memiliki tingkat kriminal tinggi dan menjadi basis kelompok bersenjata. Patrige menyebut Lany Jaya, Puncak Jaya, Tolikara dan Yapen sebagai empat kabupaten yang masuk klasifikasi tersebut.
"Personel kami sudah ke sana. Kami sudah dekati tokoh agama. Mereka sudah setuju akan membantu agar tidak ada yang memanfaatkan situasi," ujar Patrige.
Keseluruhan, ada 5.000 personel Polri dan TNI untuk mengamankan seluruh daerah di Papua. Selain itu, petugas Brigadir Mobil dari Markas Besar Polri juga akan diperbantukan.
Sementara itu, Jawa Barat hanya akan menggelar dua pilkada: Cimahi dan Tasikmalaya. Dua daerah tersebut, kata Juru Bicara Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus, rawan kericuhan.
"Berdasarkan pemetaan intelijen, kerawanan itu ada," ucapnya. Yusri menyebut isu SARA, pergerakan kelompok teror, dan fanatisme pendukung calon kepala daerah dapat memantik keributan di Cimahi dan Tasikmalaya.
Selain itu, polisi juga mengawasi gerak-gerik massa pendukung di dunia maya. Dia mengimbau para calon untuk bersikap secara profesional dan tidak melakukan provokasi yang bisa berujung pada gangguan keamanan. (abm)
Kepolisian Daerah Papua menyebut penyelenggaraan pilkada di sepuluh kabupaten dan satu kota di provinsi itu dengan istilah "tidak ada yang aman".
Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige Renwarin mengatakan, personelnya bersiaga mengantisipasi berbagai bentuk kisruh terkait pilkada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Patrige menuturkan, rawan satu merujuk daerah yang menghadapi bahaya konvensional, seperti unjuk rasa atau pengerusakan fasilitas publik.
"Dari awal memang agak panas. Ada petahana yang digugurkan KPU karena tidak memenuhi persyaratan dan juga pembagian dukungan rekomendasi ke dua pasangan," kata Patrige.
"Personel kami sudah ke sana. Kami sudah dekati tokoh agama. Mereka sudah setuju akan membantu agar tidak ada yang memanfaatkan situasi," ujar Patrige.
Keseluruhan, ada 5.000 personel Polri dan TNI untuk mengamankan seluruh daerah di Papua. Selain itu, petugas Brigadir Mobil dari Markas Besar Polri juga akan diperbantukan.
"Berdasarkan pemetaan intelijen, kerawanan itu ada," ucapnya. Yusri menyebut isu SARA, pergerakan kelompok teror, dan fanatisme pendukung calon kepala daerah dapat memantik keributan di Cimahi dan Tasikmalaya.
Selain itu, polisi juga mengawasi gerak-gerik massa pendukung di dunia maya. Dia mengimbau para calon untuk bersikap secara profesional dan tidak melakukan provokasi yang bisa berujung pada gangguan keamanan. (abm)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK