Perpus Jalanan Dibubarkan, Polda Tak Larang Aktivitas Malam

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak melarang warga Kota Bandung beraktivitas pada malam hari. Pernyataan itu muncul setelah Kodam Siliwangi membubarkan kegiatan literasi kolektif yang digagas Perpustakaan Jalanan, Sabtu pekan lalu.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Yusri Yunus berkata, lembaganya secara rutin menjalankan patroli malam ke sejumlah titik kumpul masyarakat. Namun, polisi tidak dapat serta merta membubarkan aktivitas tersebut.

"Kalau ada tindak pidana di situ, kami akan lakukan proses hukum. Tapi kalau orang kumpul saja, itu bukan kriminal, masa kami tindak," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/8).

Yusri menuturkan, kepolisian memiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang bertugas meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kewenangan itu terbatas pada imbauan.

"Kami sarankan masyarakat beristirahat pada malam hari. Tapi kami tidak bisa melarang mereka. Kalau perlu, Babinkamtibmas nongkrong dengan masyarakat di tempat itu," tuturnya.

Lebih dari itu, Yusri menyebut kepolisian tidak menerapkan jam malam di Bandung. Aturan itu baru akan diterapkan jika Bandung dalam kondisi darurat atau perang.

Perda Kota Bandung menerapkan aturan jam malam hanya untuk tempat hiburan. Hal itu tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jam Operasi Tempat Hiburan Malam.

Pada perda itu, tempat hiburan malam dapat beroperasi hingga pukul 3.00 WIB. Belakangan, aturan itu diperketat. Pengusaha hiburan malam hanya diizinkan membuka usaha mereka sampai pukul 24.00 WIB.

Lihat juga: Kodam Siliwangi Bubarkan Perpustakaan Jalanan di Bandung

Diberitakan sebelumnya, Sabtu lalu Kodam III Siliwangi membubarkan Perpustakaan Jalanan di Taman Cikapayung, Dago. Kepala Penerangan Kodam Siliwangi Letnan Kolonel Desi Ariyanto berkata, institusinya melakukan penertiban itu dengan beberapa alasan.

Selain kaerna melanggar aturan jam malam, dua dasar tindakan Kodam Siliwangi itu adalah kekhawatiran aktivitas literasi akan menjurus ke hal negatif dan kecurigaan atas substansi buku yang belum mendapatkan izin dari pemerintah. (abm/abm)