Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo tidak ingin menyanggah berbagai kritik yang menyebut pemerintah lamban berkonsolidasi dengan tokoh lintas agama untuk mencegah isu penistaan agama meluas. Ia pun mengakui pemerintahan yang dipimpinnya tidak lepas dari kekeliruan.
Secara singkat, Jokowi berkata, ia menerima seluruh kritik tersebut untuk membenahi kinerja pemerintah.
"Saya kira saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan yang penuh dengan kekurangan. Terima kasih," kata Jokowi kepada pewarta di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (8/11).
Sejak akhir pekan kemarin, Jokowi memulai konsolidasi dengan sejumlah organisasi masyarakat dan penegak hukum. Hal itu juga ia nyatakan ketika berdialog dengan warga negara Indonesia yang bermukim di Australia, Ahad lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senin kemarin, Jokowi bertemu dengan petinggi dan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Setelahnya, ia berdialog dengan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, pemerintah tidak cepat merespons rencana unjuk rasa anti penodaan agama. Ia juga menyebut pemerintah lamban menangani dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Daripada tidak, sekarang harus dilakukan. Mulai ada pemeriksaan, ada saksi ahli dikumpulkan. Proses hukum agak terlambat sebenarnya. Kalau dari awal dipanggil bisa mengurangi amarah," kata Said.
Jokowi baru memanggil tokoh agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, dan PBNU empat hari sebelum demo tanggal 4 November.
Dalam pertemuan sejam, mereka sepakat demo anti Ahok berlangsung tertib dan aman. Said Aqil akhirnya meminta NU tak hanya mengurusi Ahok. Masalah kenegaraan seperti ekonomi, antisipasi radikalisme dan terorisme menjadi tugas bersama pemerintah.
(abm/rdk)