Jokowi Keluhkan Pembangunan Papua yang 'Tak Terlihat'

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta pertanggungjawaban pembantunya atas kelambanan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Ia mengeluh lantaran besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan dari pusat atau daerah, tak sebanding dengan hasil yang diinginkan pemerintah.

Tahun ini, anggaran yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga atau transfer daerah kepada Papua dan Papua Barat berjumlah Rp85,7 triliun.

"Anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan yang ingin dicapai. Artinya permasalahan tak semata hanya pada dana," kata Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (8/11).

Pilihan Redaksi Papua Jadi Bahasan Utama Indonesia dan Australia di Bali Filep Karma: Penguasa Papua Bukan Jokowi Polisi Tangkap Pelaku Penikaman Pemicu Kerusuhan Manokwari Doa Damai Bagi Jakarta dari Umat Kristiani Papua

Ia menduga tak begitu terlihatnya pembangunan di bagian timur Indonesia itu karena kementerian dan pemerintah daerah tidak terintegrasi dengan baik dan masih bekerja sendiri.

Ketidakefektifan pembangunan, kata Jokowi, disebabkan preferensi kementerian atau lembaga membangun infrastruktur di lokasi yang mudah dijangkau.

"46 persen program K/L lebih memilih lokasi yang mudah. Kita tahu daerah Papua memang banyak sulit dijangkau. Tapi ini tidak benar kalau dilakukan terus menerus," ucapnya.

Presiden mengingatkan, pembangunan di Papua masih rendah. Meski indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat 0.50 poin tahun lalu, IPM Papua saat ini masih di bawah 60.

Presiden pun menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga bekerja sama dengan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar guna pemerataan pembangunan dan keadilan bagi rakyat Papua.

Faktor HAM dan budaya Papua

Jokowi menegaskan, pembangunan di Papua tetap harus mengutamakan hak asasi manusia rakyat setempat. Pembangunan tak boleh mengabaikan nilai-nilai kebudayaan Papua.

"Perhatikan nilai HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, pegang teguh nilai adat dan budaya masyarakat Papua," titahnya.

Pendekatan-pendekatan budaya dinilai sebagai kunci menyukseskan pembangunan daerah dan masyarakat Papua. Sehingga, ia meminta pembantunya terus melibatkan masyarakat di setiap rencana pembangunan Papua.

"Jangan sampai justru rakyat jadi penonton saja. Tempatkan rakyat Papua menjadi subjek penting dalam pembangunan di tanah Papua," tuturnya.

Salah satu kebijakan baru pemerintah meningkatkan kesejahteraan Papua adalah penerapan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua. Dengan kebijakan itu, harga BBM di Papua kini sama seperti di pulau lainnya seperti Jawa dan Sumatera. Kebijakan ini diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi Papua dan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik. (wis/rel)