Golkar: Posisi Setnov Murni untuk Kepentingan Partai
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 22 Nov 2016 23:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, rencana pengembalian Setya Novanto sebagai Ketua DPR bukan untuk kepentingan pribadi ketua umum partai tersebut. Menurut Idrus, rencana ini murni kepentingan partai.
Keputusan pengembalian jabatan Setya, kata Idrus, telah melalui suara bulat dalam rapat pleno partai kemarin. Hal ini juga merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Sebenarnya Novanto secara pribadi mempersilakan seluruh proses yang ada. Tetapi ini adalah kebutuhan partai bukan kepentingan Novanto," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).
Idrus berpendapat, pengembalian jabatan ini sekaligus menunjukan kepada publik bahwa Setya tidak bersalah atas kasus 'Papa Minta Saham' yang menjeratnya akhir tahun lalu.
Putusan MKD pada akhir September lalu memutuskan untuk memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya dan pihak-pihak lain dalam sidang permohonan peninjauan kembali kasus 'Papa Minta Saham'.
Dalam putusannya, MKD menilai proses persidangan perkara etik mantan ketua DPR itu tidak memenuhi syarat hukum untuk memberikan sebuah putusan.
Putusan MKD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 bahwa alat bukti rekaman elektronik sebagai alat bukti utama dalam proses persidangan MKD adalah tidak sah.
"Dengan demikian kami kembalikan Setya Novanto jadi Ketua DPR dan masyarakat tahu bahwa kemarin yang dicitrakan tak benar," ujarnya.
Idrus pun mengaku tak khawatir keputusan ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik di publik maupun di parlemen. Sebab, kata Idrus, hal ini menjadi bagian pelurusan proses politik yang ada kepada publik.
Selain itu, Idrus menegaskan bahwa pengembalian jabatan Setya bukan berarti kinerja Ketua DPR Ade Komarudin tidak baik. Ia pun yakin Ade akan menerima keputusan ini.
"Ade Komarudin bagus di mata Partai Golkar. Bukan ada kesalahan atau tidak salah, ini ingin mengembalikam harkat marwah dan martabat Golkar dimana ketua umum merupakan simbol partai yang pernah dituduh ada masalah, ternyata hukum buktikan tidak ada masalah," kata Idrus.
Idrus berkata, DPP Partai Golkar telah mengirim surat kepada fraksi dan pimpinan dewan pada hari ini sebagai tindaklanjut keputusan ini. (rel/asa)
Keputusan pengembalian jabatan Setya, kata Idrus, telah melalui suara bulat dalam rapat pleno partai kemarin. Hal ini juga merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Sebenarnya Novanto secara pribadi mempersilakan seluruh proses yang ada. Tetapi ini adalah kebutuhan partai bukan kepentingan Novanto," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putusan MKD pada akhir September lalu memutuskan untuk memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya dan pihak-pihak lain dalam sidang permohonan peninjauan kembali kasus 'Papa Minta Saham'.
Putusan MKD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 bahwa alat bukti rekaman elektronik sebagai alat bukti utama dalam proses persidangan MKD adalah tidak sah.
"Dengan demikian kami kembalikan Setya Novanto jadi Ketua DPR dan masyarakat tahu bahwa kemarin yang dicitrakan tak benar," ujarnya.
Idrus pun mengaku tak khawatir keputusan ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik di publik maupun di parlemen. Sebab, kata Idrus, hal ini menjadi bagian pelurusan proses politik yang ada kepada publik.
Selain itu, Idrus menegaskan bahwa pengembalian jabatan Setya bukan berarti kinerja Ketua DPR Ade Komarudin tidak baik. Ia pun yakin Ade akan menerima keputusan ini.
"Ade Komarudin bagus di mata Partai Golkar. Bukan ada kesalahan atau tidak salah, ini ingin mengembalikam harkat marwah dan martabat Golkar dimana ketua umum merupakan simbol partai yang pernah dituduh ada masalah, ternyata hukum buktikan tidak ada masalah," kata Idrus.
Idrus berkata, DPP Partai Golkar telah mengirim surat kepada fraksi dan pimpinan dewan pada hari ini sebagai tindaklanjut keputusan ini. (rel/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK