Polda Jateng 'Ancam' Pengusaha Transportasi Angkut Pedemo 212

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengeluarkan maklumat terkait demonstrasi pada 2 Desember 2016 mendatang. Salah satu isi maklumat berisi peringatan kepada pengusaha transportasi yang mengangkut massa menuju Jakarta.

Menurut Kepala Polda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono, apabila demo #212 berakhir dengan kerusuhan, maka pengusaha transportasi dan pihak lain yang memberikan fasilitas kepada pedemo, akan turut diminta tanggung jawab.

"Kalau akhirnya nanti terjadi tindak pidana, anarkistis, rusuh, kami akan tarik ke belakang. Pihak yang memberi dana, fasilitas, sarana prasarana, akan kami dalami dan tindak sesuai aturan yang ada,” kata Condro Kirono ditemani Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswadi.

Lihat juga: Demo 2 Desember Diprediksi Tak Sebesar #411

Condro mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) untuk menghindari armadanya mengangkut massa pedemo 2 Desember.

"Kami lakukan upaya-upaya pendekatan, termasuk Organda. Jangan sampai nantinya kalau terjadi pelanggaran hukum, pengusaha angkutan ikut terseret,” tambah Condro kepada CNN Indonesia.

Dari laporan yang diterima oleh Polda Jawa Tengah, telah terdeteksi sekitar dua ribu orang di beberapa daerah yang akan berangkat ke Jakarta ikut demo #212. Jumlah ini dipastikan akan bertambah mendekati 2 Desember. Mereka yang berangkat berasal dari kelompok Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Pemuda Kabah (GPK), dan Dewan Islam Solo.

Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan aparat keamanan tidak akan ragu menindak tegas peserta aksi 2 Desember di Jawa Tengah yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Lihat juga: Jaringan ISIS Penyusup Demo 411 Kumpul di Masjid Menteng

"Kami sudah bicara dengan Presiden, Panglima TNI, Menko Polhukam. Gunakan cara-cara persuasif," kata Ganjar.

Selain memperingatkan perusahaan transportasi, dalam maklumat kapolda disebutkan juga imbauan kepada masyarakat Jawa Tengah agar menyampaikan pendapat di wilayah kabupaten/kota tempat tinggalnya masing-masing. (yul)