ANALISIS
Jurus Tito Redam Demo #212
Raja Eben Lumbanrau | CNN Indonesia
Rabu, 30 Nov 2016 07:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian ditemani anak buahnya seperti Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, sekitar pukul 13.00 WIB mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Senin (28/11).
Dengan menggunakan seragam kebanggaan Korps Bhayangkara dan bintang empat di pundaknya, Tito bertemu Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).
Dari GNPF hadir Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab, dan pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Lalu mereka melakukan pertemuan tertutup dan sekitar 15 menit kemudian diadakan konfrensi pers (konpers) mengenai demo pada 2 Desember mendatang atau 212.
Dalam jumpa pers tersebut, Tito duduk di tengah. Ia diapit oleh Aa Gym di sebelah kanan dan Ma'ruf di sebelah kiri. Di kiri Ma'aruf duduk Rizieq. Suasana terlihat tenang dan hangat dibuka oleh kata sambutan dari Ma'ruf.
Konfrensi pers tersebut berlangsung hampir 50 menit. Setelah itu, mereka bersalaman dengan mengabungkan tangan ke tengah. Mereka tersenyum saat awak media sibuk mengabadikan peristiwa itu lewat gambar dan video.
Dengan gaya khasnya masing-masing, mereka mengumumkan hasil kesepakatan yang telah dibuat, yaitu demonstrasi dan salat Jumat pada 212 berlangsung di Monumen Nasional dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Bukan di jalan protokol, yaitu Sudirman dan MH Thamrin, serta Bundaran HI.
"Melalui beberapa kali dialog dengan GNPF akhirnya dicapai kesepakatan bahwa demonstrasi dilaksanakan di Monas mulai pukul 8.00 sampai 13.00 WIB," ujar Tito dengan percaya diri.
Pertemuan ini menjadi hasil dari langkah taktis Tito dalam meredam potensi kisruh yang terjadi pada 2 Desember, yaitu mengonsentrasikan massa dalam satu tempat sehingga mudah terkontrol dan aksi hanya berlangsung hingga siang hari. Apalagi, demo 212 diprediksi oleh polisi akan lebih besar dari demo 4 November lalu atau 411.
Bahkan, Rizieq sebagai pembina GNPF mengatakan solusi dari Tito memuaskan semua pihak. "Setelah dialog kami mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang cukup bagus. Ini win-win solution. Bagus bagi keamanan, dan baik juga untuk keselamatan jiwa peserta aksi," kata Rizieq.
Mengurai Aktor
Hasil kesepakatan di MUI, menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi, tak lepas dari kemampuan Tito mengurai aktor yang terlibat dalam demo dan melakukan tindakan preventif.
"Dalam teori, gerakan massa tidak berdiri sendiri, ada beragam kepentingan dan aktor. Tito mengurai itu dalam tiga kelompok, yaitu kelompok teroris atau makar, kelompok politik baik pilpres 2019 maupun Pilkada Jakarta, dan kelompok yang menginginkan Ahok dihukum," kata Muradi.
Terhadap tiga kelompok itu, menurut Muradi, Tito mengambil aksi. Tito mengatakan ke publik ada agenda makar dan teror yang mengambil keuntungan di demo. Pernyataan Tito, lanjut Muradi, bertujuan untuk membuat kelompok ini berfikir ulang dalam melakukan aksi, dan pelan-pelan mengurungkan niatnya.
Lalu, polisi mempercepat proses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk melegakan kelompok yang ingin mantan Bupati Belitung Timur itu dihukum.
"Tito sedang mendesak pihak-pihak yang menyisipkan kepentingan untuk mundur. Tujuannya agar demo 212 berjalan damai dan sesuai tujuan," kata Muradi.
Untuk kepentingan politik, Tito tidak bergerak karena bukan kewenangannya. Menurut Muradi, Presiden Joko Widodo yang turun tangan meredam kepentingan politik dalam kasus hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.
Setelah diurai dan dicegah, potensi sisipan kepentingan menjadi minim. Untuk itu, menurut Muradi, ketegangan yang akan muncul dalam demo 212 pun bisa dikontrol oleh polisi.
Negosiasi Elite
Setelah mengurai kelompok dan meredam sisipan kepentingan, Tito juga menggunakan jalur negosiasi personal dengan meluluhkan elite GNPF, dan mengerahkan anak buahnya untuk membentuk persepsi di masyarakat.
Langkah ini diambil sebagai pembelajaran dari demo 4 November yang berakhir ricuh. Pada demo 411 awalnya sempat berjalan damai. Namun menjelang malam, terjadi bentrokan, bahkan penjarahan toko perbelanjaan di Penjaringan, Jakarta Utara.
Di jalur negosiasi, Tito beberapa kali mendatangi beberapa kali para ulama di ibu kota. Di antaranya, pada 18 November, Tito menemui Ma'ruf Amin di kantor MUI, Menteng Jakarta Pusat.
Lalu, 20 November dengan mengenakan baju koko warna putih serta peci hitam, Tito menghadiri tabligh akbar di Masjid Al-Riyadh Kwitang, Jakarta Pusat. Tito pun mengakui melakukan dialog berkali-kali dengan GNPF.
Pendekatan ini menghasilkan kesepakatan, yaitu demo berlangsung di Monas dan berlangsung hingga siang hari.
Bentuk Persepsi
Lewat institusi, Tito mengerahkan anak buahnya untuk meredam massifnya massa yang berpotensi muncul. Polisi memprediksi massa yang ikut dalam 'Aksi Bela Islam III' itu mencapai 200 ribu orang.
Tito mengerahkan kepala polisi daerah. Contoh, Kapolda Metro Jaya Insepktur Jenderal M Iriawan mengeluarkan maklumat demonstrasi. Maklumat itu pun disebar dengan helikopter.
Salah satu poinnya adalah dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar terhadap Presiden dan atau wakil presiden, dan makar hendak memisahkan dari NKRI, serta makar dengan menggulingkan pemerintah Indonesia.
Lalu, Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono mengimbau masyarakat Jateng tidak ke Jakarta, dan melarang angkutan transportasi membawa peserta demo ke Jakarta.
Maklumat itu ditujukan kepada masyarakat agar berfikir rasional dan mengurungkan niatnya untuk berpartisipasi dalam demo. Langkah ini juga untuk meredam mobilisasi massa dari daerah untuk berkumpul ke Jakarta.
Pengamanan
Walaupun kesepakatan telah dicapai, Kapolri tidak menurunkan kekuatan dalam melakukan pengamanan di demo 212.
Terdapat 22 ribu pasukan gabungan TNI-Polri yang berjaga. Padahal saat demo 411, pasukan yang dikerahkan lebih kecil yaitu 18 ribu. Aparat 212 pun ditempatkan di sejumlah titik di Jakarta.
Menurut Muradi, hal itu tidak lepas dari langkah antisipasi mencegah kerusuhan. "Tito sadar ada kemungkinan terjadi tidak sesuai rencana makanya ia tetap mengerahkan pengamanan yang ketat," ujarnya.
Muradi menambahkan, demo 2 Desember menjadi ajang pembuktian Tito menjadi Kapolri. Jika demo berakhir dengan baik maka Tito dianggap mampu menjaga keamanan dan meredam potensi konflik.
Hasil kesepakatan 212 di kantor MUI merupakan proses panjang dan berlapis, mulai dari elite sampai masyarakat, mulai dari isu terorisme hingga makar, mulai dari politikus Teuku Umar, Cikeas hingga Hambalang.
(rel/obs)
Dengan menggunakan seragam kebanggaan Korps Bhayangkara dan bintang empat di pundaknya, Tito bertemu Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).
Dari GNPF hadir Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab, dan pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Lalu mereka melakukan pertemuan tertutup dan sekitar 15 menit kemudian diadakan konfrensi pers (konpers) mengenai demo pada 2 Desember mendatang atau 212.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Konfrensi pers tersebut berlangsung hampir 50 menit. Setelah itu, mereka bersalaman dengan mengabungkan tangan ke tengah. Mereka tersenyum saat awak media sibuk mengabadikan peristiwa itu lewat gambar dan video.
"Melalui beberapa kali dialog dengan GNPF akhirnya dicapai kesepakatan bahwa demonstrasi dilaksanakan di Monas mulai pukul 8.00 sampai 13.00 WIB," ujar Tito dengan percaya diri.
Pertemuan ini menjadi hasil dari langkah taktis Tito dalam meredam potensi kisruh yang terjadi pada 2 Desember, yaitu mengonsentrasikan massa dalam satu tempat sehingga mudah terkontrol dan aksi hanya berlangsung hingga siang hari. Apalagi, demo 212 diprediksi oleh polisi akan lebih besar dari demo 4 November lalu atau 411.
Bahkan, Rizieq sebagai pembina GNPF mengatakan solusi dari Tito memuaskan semua pihak. "Setelah dialog kami mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang cukup bagus. Ini win-win solution. Bagus bagi keamanan, dan baik juga untuk keselamatan jiwa peserta aksi," kata Rizieq.
Mengurai Aktor
Hasil kesepakatan di MUI, menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi, tak lepas dari kemampuan Tito mengurai aktor yang terlibat dalam demo dan melakukan tindakan preventif.
"Dalam teori, gerakan massa tidak berdiri sendiri, ada beragam kepentingan dan aktor. Tito mengurai itu dalam tiga kelompok, yaitu kelompok teroris atau makar, kelompok politik baik pilpres 2019 maupun Pilkada Jakarta, dan kelompok yang menginginkan Ahok dihukum," kata Muradi.
Terhadap tiga kelompok itu, menurut Muradi, Tito mengambil aksi. Tito mengatakan ke publik ada agenda makar dan teror yang mengambil keuntungan di demo. Pernyataan Tito, lanjut Muradi, bertujuan untuk membuat kelompok ini berfikir ulang dalam melakukan aksi, dan pelan-pelan mengurungkan niatnya.
Lalu, polisi mempercepat proses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk melegakan kelompok yang ingin mantan Bupati Belitung Timur itu dihukum.
"Tito sedang mendesak pihak-pihak yang menyisipkan kepentingan untuk mundur. Tujuannya agar demo 212 berjalan damai dan sesuai tujuan," kata Muradi.
Untuk kepentingan politik, Tito tidak bergerak karena bukan kewenangannya. Menurut Muradi, Presiden Joko Widodo yang turun tangan meredam kepentingan politik dalam kasus hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.
Setelah diurai dan dicegah, potensi sisipan kepentingan menjadi minim. Untuk itu, menurut Muradi, ketegangan yang akan muncul dalam demo 212 pun bisa dikontrol oleh polisi.
Negosiasi Elite
Setelah mengurai kelompok dan meredam sisipan kepentingan, Tito juga menggunakan jalur negosiasi personal dengan meluluhkan elite GNPF, dan mengerahkan anak buahnya untuk membentuk persepsi di masyarakat.
Langkah ini diambil sebagai pembelajaran dari demo 4 November yang berakhir ricuh. Pada demo 411 awalnya sempat berjalan damai. Namun menjelang malam, terjadi bentrokan, bahkan penjarahan toko perbelanjaan di Penjaringan, Jakarta Utara.
Di jalur negosiasi, Tito beberapa kali mendatangi beberapa kali para ulama di ibu kota. Di antaranya, pada 18 November, Tito menemui Ma'ruf Amin di kantor MUI, Menteng Jakarta Pusat.
Lalu, 20 November dengan mengenakan baju koko warna putih serta peci hitam, Tito menghadiri tabligh akbar di Masjid Al-Riyadh Kwitang, Jakarta Pusat. Tito pun mengakui melakukan dialog berkali-kali dengan GNPF.
Pendekatan ini menghasilkan kesepakatan, yaitu demo berlangsung di Monas dan berlangsung hingga siang hari.
Bentuk Persepsi
Lewat institusi, Tito mengerahkan anak buahnya untuk meredam massifnya massa yang berpotensi muncul. Polisi memprediksi massa yang ikut dalam 'Aksi Bela Islam III' itu mencapai 200 ribu orang.
Tito mengerahkan kepala polisi daerah. Contoh, Kapolda Metro Jaya Insepktur Jenderal M Iriawan mengeluarkan maklumat demonstrasi. Maklumat itu pun disebar dengan helikopter.
Salah satu poinnya adalah dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar terhadap Presiden dan atau wakil presiden, dan makar hendak memisahkan dari NKRI, serta makar dengan menggulingkan pemerintah Indonesia.
Lalu, Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono mengimbau masyarakat Jateng tidak ke Jakarta, dan melarang angkutan transportasi membawa peserta demo ke Jakarta.
Maklumat itu ditujukan kepada masyarakat agar berfikir rasional dan mengurungkan niatnya untuk berpartisipasi dalam demo. Langkah ini juga untuk meredam mobilisasi massa dari daerah untuk berkumpul ke Jakarta.
Pengamanan
Walaupun kesepakatan telah dicapai, Kapolri tidak menurunkan kekuatan dalam melakukan pengamanan di demo 212.
Terdapat 22 ribu pasukan gabungan TNI-Polri yang berjaga. Padahal saat demo 411, pasukan yang dikerahkan lebih kecil yaitu 18 ribu. Aparat 212 pun ditempatkan di sejumlah titik di Jakarta.
Menurut Muradi, hal itu tidak lepas dari langkah antisipasi mencegah kerusuhan. "Tito sadar ada kemungkinan terjadi tidak sesuai rencana makanya ia tetap mengerahkan pengamanan yang ketat," ujarnya.
Muradi menambahkan, demo 2 Desember menjadi ajang pembuktian Tito menjadi Kapolri. Jika demo berakhir dengan baik maka Tito dianggap mampu menjaga keamanan dan meredam potensi konflik.
Hasil kesepakatan 212 di kantor MUI merupakan proses panjang dan berlapis, mulai dari elite sampai masyarakat, mulai dari isu terorisme hingga makar, mulai dari politikus Teuku Umar, Cikeas hingga Hambalang.
(rel/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK