Jadi Ketua DPR, Setya Novanto Disebut Perburuk Citra Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan rapat membahas pergantian ketua DPR, Selasa malam (29/11). Rencanannya, posisi ketua DPR akan bergeser dari Ade Komarudin ke Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. 

Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, rencana tersebut akan memperburuk citra partai beringin tersebut. Apalagi, menurut Doli, Setya mundur karena terjerat kasus 'Papa Minta Saham'.

"Jika dipaksakan citra Golkar, citra DPR, citra Pak Setya sendiri bisa bertambah negatif dan akan mengganggu. Saya lihat kondisi yang dialami oleh DPR dan Golkar sekarang tidak mudah. Orang mengambil satu posisi jabatan sebagai ketum Golkar dan Ketua DPR, itu pekerjaan yang berat," kata Doli di Jakarta, Selasa (29/11).

Pilihan Redaksi Golkar Perjuangkan Jabatan Kenegaraan untuk Ade Komarudin Ade Komarudin 'Belum Lapang Dada' Lepas Kursi Ketua DPR Akom Tak Hadiri Rapat Pergantian Ketua DPR Malam Ini

Menurut Doli pekerjaan Setya pun tidak akan maksimal pada dua tempat yang ia pimpin. Tugas Setya di DPR, menurut Doli, akan menyita waktunya mengurus Golkar dan begitu juga sebaliknya.

Keputusan Golkar mengembalikan jabatan Ketua DPR pada Setya diambil dalam rapat pleno dewan pimpinan pusat beberapa waktu lalu. Dewan Pembina Golkar, yang diketuai oleh Aburizal Bakrie, juga merestui putusan itu. DPP Golkar menyatakan pengembalian jabatan itu sebagai bentuk pemulihan harkat dan martabat pribadi Setya dan Partai Golkar.

Namun, Doli khawatir keinginan pemulihan nama baik itu itu tidak tercapai karena Setya sendiri sudah memiliki citra buruk di mata publik.

"Suka tidak suka, mau tidak mau, di publik sudah terbangun opini bahwa Setya melanggar etika berat. Apa lagi dia mengundurkan diri, kalau saat itu merasa tidak bersalah ya terus saja," kata Doli.

Dugaan Intervensi 

Selain itu, Doli menduga, ada intervensi Istana Negara terkait pengembalian jabatan Ketua DPR kepada Setya. Kecurigaan itu, menurut Doli, muncul karena Ade dijanjikan jabatan kenegaraan. Menurutnya, jabatan kenegaraan harus melalui persetujun presiden.
 
"Itu menguatkan bahwa ada intervensi Istana. Apakah memang presiden sudah menjanjikan itu (jabatan kenegaraan) kepada Golkar, bisa menguatkan indikasi itu," kata Doli.

Aburizal, kemarin, menjelaskan, Dewan Pembina dan DPP Golkar akan menyiapkan jabatan kenegaraan untuk Ade. Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Golkar Yorrys Raweyai menyatakan, jabatan untuk Ade sudah dibahas dengan jelas di internal partai.

Menurut Yorrys, Ade bisa saja menjadi duta besar, menteri, pimpinan di Badan Pemeriksa Keuangan, di Otoritas Jasa Keuangan atau jabatan kenegaraan lain. Yorrys mengaku Golkar akan memperjuangkan jabatan kenegaraan untuk Ade. (rel/sur)