Kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna, menyebut kliennya harus melewati verifikasi faktual. Melalui proses tersebut, kejaksaan ingin memastikan identitas Ahok persis dengan identitas yang tercatat dalam berkas perkara.
"Mereka memastikan identitas, benarkah namanya Basuki Tjahaja Purnama dan apakah sesuai dengan foto, umur, tanggal lahir, pekerjaan," ujar Sirra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai menjawab sejumlah pertanyaan dari jaksa, jaksa memastikan apakah benar-benar Ahok yang menandatangani berkas perkara. "Ahok membenarkannya," tutur Sirra.
Aturan itu berisi larangan mengeluarkan pernyataan yang mengandung permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, di muka umum.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengatakan, jaksa menyebut pencegahan Bareskrim terhadap Ahok untuk pergi ke luar negeri cukup untuk membatasi ruang gerak calon gubernur DKI Jakarta itu.
"Memang terhadap tersangka Basuki Tjahaja Purnama tidak dilakukan penahanan. Alasannya bahwa penyidik sudah melakukan pencekalan saat ini," kata Rum.
Lihat juga:Kooperatif, Kejaksaan Agung 'Lepaskan' Ahok |