KPK OTT Pejabat di Sektor Kelautan

CNN Indonesia
Rabu, 14 Des 2016 18:22 WIB
Ketua KPK membenarkan penangkapan terhadap pejabat tersebut. Namun ia baru akan memberikan keterangan resmi esok hari.
KPK dikabarkan menangkap tangan seorang pejabat di sektor kelautan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang oknum pejabat yang bertugas di sektor kelautan.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, OTT terhadap oknum tersebut terkait dengan sebuah pengadaan barang yang dilakukan di sektor kelautan.

"Ada kegiatan OTT terkait pengadaan di sektor kelautan," ujar Febri dalam pesan singkat, Kamis (14/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, ia enggan membeberkan secara rinci siapa sosok yang tertangkap dalam OTT tersebut. Ia juga enggan berkomentar soal besaran jumlah uang yang disita dan siapa saja yang diamankan dalam OTT tersebut.

Di sisi lain, Ketua KPK Agus Rahardjo juga membenarkan telah terjadi OTT hari ini. Namun, ia juga enggan berkomentar. Ia hanya menyampaikan, KPK akan memberi keterangan pers esok sekitar pukul 11.00 WIB.

"Betul (terjadi OTT), tunggu konpers besok pagi sebelum jam 11.00 WIB," ujar Agus dalam pesan singkat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK diduga menangkap pejabat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Pantauan CNNIndonesia.com, satu unit mobil jenis Toyota Fortuner juga telah diamankan oleh KPK diduga berkaitan dengan OTT tersebut. Seperti pada OTT sebelumnya, KPK menutup plat nomor mobil tersebut.

KPK menyatakan akan fokus menangani kasus korupsi di sektor kemaritiman. Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyebut sektor kelautan dan perikanan paling banyak terjadi suap dan korupsi.

Ia berkata, banyak pengusaha di sektor itu yang tidak taat membayar kewajibannya. Hal itu menyebabkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah.

"Penerimaan negara dari sektor perikanan, tahun 2000 sampai 2012 kurang dari 1 persen. Bayangkan, Indonesia dengan panjang pantai dengan grade terpanjang di dunia, kurang dari 1 persen dari jumlah pajak. Jadi kita bisa tahu ke mana perginya. Pastilah dengan korupsi atau kongkalikong di dalamnya. Jadi memang banyak," ujar Laode di Jakarta, Kamis (20/10).
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER