Bertemu Pimpinan DPR, Jokowi Tanya Teknis Revisi UU MD3

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyatakan sempat membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bersama Presiden Joko Widodo.

"Presiden tentu memahami maksud ini. Cuma beliau memang bertanya beberapa soal teknis dan sudah kami jawab," kata Fahri di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/12).

Pilihan Redaksi RUU MD3 Masuk Prolegnas Tambahan 2016 Resmi Masuk Prolegnas, DPR Bahas Revisi UU MD3 Saat Reses Periode Ketua DPD Disebut Tak Jelas, UU MD3 Digugat ke MK

Empat pimpinan DPR, selain Fahri, yaitu Setya Novanto, Fadli Zon dan Taufik Kurniawan. Meraka bertemu Jokowi di Istana Negara hampir selama dua jam.

Fahri tak merincikan hal-hal yang dipertanyakan Jokowi. Namun, ia menyampaikan kepada Presiden, parlemen sama sekali tidak bermasalah merevisi UU MD3.

Sehingga, DPR saat ini dalam posisi menunggu Surat Presiden (supres) penunjukan pejabat setingkat menteri untuk membahas revisi ini bersama parlemen.

Fahri menuturkan pembahasan akan tetap dilakukan meski sedang masa reses (masa perhentian sidang parlemen). Namun, pengambilan keputusan atau pengesahan menjadi UU, menurut Fahri, tetap dilakukan masa sidang berikutnya, 10 Januari 2017.

Perubahan kedua atas UU MD3 resmi masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tambahan tahun 2016 dan prolegnas prioritas 2017. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (15/12) siang. 

Dalam revisi kedua UU MD3, terdapat dua pasal penambahan unsur pimpinan DPR dan MPR. Penambahan unsur pimpinan itu untuk mengakomodasi keinginan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku partai pemenang pemilu yang tidak mendapat jatah kursi pimpinan dewan. (rel/yul)