Melawan Terorisme dengan Revolusi Mental

Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Senin, 19/12/2016 06:31 WIB
Melawan Terorisme dengan Revolusi Mental Polda Maluku Utara membentuk Tim Gerakan Revolusi Mental untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dan mengingatkan nilai-nilai keagamaan. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Ternate, CNN Indonesia -- Kemunculan kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada 9 April 2013 menggairahkan kembali sejumlah kelompok yang dianggap memiliki pemahaman radikal di Indonesia. Sejumlah anggota ISIS berkewarganegaraan Indonesia pun dituding sebagai dalang berbagai serangan teror yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Sepanjang 2016 ini, setidaknya ada lima serangan teror yang disebut polisi didalangi oleh mereka yang bergabung dengan ISIS, yakni aksi teror di kawasan Jalan MH Thamrin pada 14 Januari, serangan bom bunuh diri di Markas Polres Kota Surakarta pada 5 Juli, aksi teror bom di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Medan pada 28 Agustus, serangan teror di Pos Polisi Tangerang pada 20 Oktober, dan terakhir serangan bom molotov di halaman salah satu gereja di Samarinda pada 13 November.

Bahkan, pekan lalu (11/10) sebuah serangan teror sudah direncanakan oleh seseorang yang disebut telah berhubungan dengan anggota ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim. Beruntung, rencana itu gagal. Calon ‘pengantin’ dibekuk Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, sehari sebelum rencananya direalisasikan.


Kian menggeliatnya aksi teror itu membuat kepolisian meningkatkan kewaspadaannya. Langkah-langkah preventif diupayakan untuk menangkal paham tersebut menyebar dan tertanam dalam benak masyarakat.

Pun Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara melakukan berbagai program kontra radikal atau deradikalisasi dalam setahun terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan polisi, setidaknya ada dua masyarakat terindikasi menjadi simpatisan ISIS di Maluku Utara.

Kepala Polda Maluku Utara Brigadir Jenderal Tugas Dwi Apriyanto mengatakan salah satu program kontra radikal yang tengah pihaknya laksanakan adalah membentuk Tim Gerakan Revolusi Mental. Menurutnya, metode program yang mulai dijalankan sejak awal tahun ini adalah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan mengingatkan nilai-nilai keagamaan.

“Radikalisme itu arahnya keyakinan dan dibutuhkan pendekatan soft power,” ucap Tugas di kantornya menjelang akhir pekan kemarin.
Ia menjelaskan, langkah yang dilakukan oleh Polda Maluku Utara ini merupakan upaya mengimplementasikan visi Presiden Joko Widodo. Program ini sekaligus menjadi langkah mengubah citra polisi di mata masyarakat. Menurutnya, kebersamaan antara pihak kepolisian dan masyarakat harus terwujud demi menciptakan suasana yang aman dan tertib, serta mengantisipasi penyebaran paham radikal.

“Di Maluku Utara hal-hal yang mengkhawatirkan itu tidak terjadi. Prinsip saya, kita tegas tapi kalau sendirian tidak efektif, harus ada kebersamaan,” ujar Tugas.

Ia lantas menjabarkan sejumlah keberhasilan yang telah dicapai oleh Tim Gerakan Revolusi Mental. Salah satunya, merangkul para ulama, ustaz, imam, dan tokoh adat yang ada di Maluku Utara.

Berdasarkan data Polda Maluku Utara, Tim Gerakan Revolusi Mental telah mengunjungi 17 desa dan berhasil mengumpulkan sebanyak 1.203 masyarakat untuk datang dalam acara pembinaan di masjid dan 188 masyarakat untuk mengikuti program Tim Gerakan Revolusi Mental secara intensif.

“Setelah bergabung Tim Gerakan Revolusi Mental, justru masyarakat yang lapor ke kami kalau ada yang mencurigakan. Bahkan ada yang ketagihan, ikut program pertama terus ikut program berikutnya,” kata Tugas.

Menambahkan, Kepala Biro Operasional Polda Maluku Utara Komisaris Besar Juwari juga mengklaim bahwa program Tim Gerakan Revolusi Mental mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat Maluku Utara. Bahkan di masyarakat di sejumlah desa meminta agar program ini dilaksanakan secara berkala di wilayahnya.

Menurutnya, sejumlah kekurangan masih terjadi dari program yang sudah berjalan hampir satu tahun ini, salah satunya terkait anggaran.
Juwari mengatakan, anggaran untuk melaksanakan program ini sangat minim. Beruntung, saat hendak mengirimkan Tim Gerakan Revolusi Mental gelombang keempat, pihaknya mendapatkan bantuan dana dari sejumlah pejabat di Polda Maluku Utara.

Untuk sekali mengirimkan Tim Gerakan Revolusi Mental, dibutuhkan dana sekitar Rp30 juta. “Hambatan untuk saat ini anggaran untuk akhir tahun habis dukungan tidak ada. Tim ini kemarin dibantu dengan sumbangan dari Kapolda dan pejabat utama, itu sekadar sumbangan buat bekal mereka. Itu perlu dikemas dan dievaluasi, sehingga untuk tim selanjutnya sudah disiapkan dukungan anggaran yang cukup,” ujarnya.

Antisipasi Jalur Perairan

Sementara itu, terkait langkah antisipasi masuknya paham radikal dari jalur perairan, Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara Komisaris Arif Budi Winova menyampaikan bahwa pihaknya melakukan dialog dengan warga di pesisir pantai secara rutin. Pihaknya menekankan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan asas Bhineka Tunggal Ika.

Arif menegaskan, Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara belum menemukan atau pun menerima informasi terkait adanya penyebaran paham radikal di sekitar wilayah pesisir pantai di Maluku Utara. “(Masyarakat pesisir pantai) fokus berlayar, sangat sulit disusupi paham lain. Mereka pagi melaut dan baru sore hari pulang,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan, Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara akan terus memantau pergerakan oknum-oknum yang memiliki niat untuk menyebarkan paham radikal. Upaya tersebut akan dilakukan dengan memeriksa setiap kapal yang tiba dan hendak berangkat di Maluku Utara.

“Kami jangan sampai lengah, supaya paham (radikal) tidak masuk. Sejauh ini, kebanyakan persoalan (di Maluku Utara) justru soal penyelundupan satwa langka dan minuman keras,” tutur Arif.

Kontra Radikal di Pesantren

Upaya kontra radikal juga dilakukan Polda Maluku Utara dengan membangun komunikasi bersama sejumlah pondok pesantren yang ada di Maluku Utara. Langkah ini merupakan upaya untuk mengetahui aktivitas belajar mengajar yang berlangsung di pondok pesantren.

Salah satu pondok pesantren yang memiliki komunikasi intens dengan polisi adalah Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah.

Saat menyambangi pondok pesantren itu pada Rabu pekan lalu, Umar selaku pemimpin menyambut hangat kedatangan para pejabat utama Polres Tidore dan Polda Maluku Utara. Ia menyampaikan bahwa salah satu upaya kontra radikal yang dilakukan pihaknya adalah dengan membatasi ruang santri untuk mengakses internet.

Pihaknya juga melarang santri untuk menggunakan telepon genggam. Menurutnya, pesantren harus menjadi tempat pembentukan akhlak dan akidah.

“Pesantren membentengi agar tidak terjadi itu (penyebaran paham radikal).  pegang handphone tidak boleh, kalau tugas kami ada laboratorium komputer, jadi sifatnya hanya buku yang ada di perpustakan yang mereka ketik,” katanya.

Menurut Umar, santri juga ikut ambil bagian dalam mendukung upaya antisipasi penyebaran paham radikal di pesantren. Dukungan itu diberikan dengan menolak materi yang diajarkan oleh orang-orang dari luar pesantren.
Sementara itu, menanggapi perkembangan penyebaran paham radikal yang terjadi di Indonesia saat ini, menurut Umar, sangat merugikan dan telah masuk tahap berbahaya.

Ia pun mengaku beruntung, karena santri di tempatnya tak memliki rasa ingin tahu terkait kelompok militan yang tengah ramai diperbincangkan saat ini, ISIS.

"Bagi santri (ISIS) itu di Jakarta atau di Timur Tengah, itu mereka hiraukan. Target santri sekarang, Presiden Jokowi dengan programnya bisa memberikan beasiwa kuliah gratis dan uang saku Rp1 juta per bulan untuk santri berprestasi. Jadi santri lagi kejar itu," katanya.

Sikap Kesultanan

Kepolisian pun tak lupa mengikutsertakan peran kesultanan yang ada di Maluku Utara dalam melakukan upaya kontra radikal. Langkah ini dilakukan karena sejumlah kesultanan dinilai masih memiliki pengaruh yang tinggi di tengah masyarakat.

Melihat berbagai upaya antisipasi penyebaran paham radikal di wilayah Maluku Utara, Sultan Tidore Husain Syah mengapresiasi langkah-langah yang telah dilakukan oleh pemerintah dan jajaran aparat keamanan.

Menurutnya, pemerintah dan aparat keamanan berhasil menjaga keragaman yang ada di Maluku Utara, terutama Tidore. "Tidore adalah sebuah pulau yang ada di timur Indonesia yang dihuni sekitar 120 ribu orang. Penghuni di sini bukan hanya orang Tidore, tapi ada Bugis dan Jawa, kemudian agama juga, ada Kristeni, Hindu, Buddha dan sebagainya," ujar Husain.

Ia meyakini paham radikal tak akan mempan mempengaruhi masyarakatnya. Menurutnya, Tidore sudah memiliki pengalaman dalam merawat keragaman yang ditinggalkan para leluhur.

Husain pun mengajak seluruh masyarakat Tidore untuk melawan paham radikal secara bersama-sama. Menurutnya, masyarakat Tidore harus mengingat pesan leluhur untuk tetap merawat persatuan dan kesatuan Indonesia. "Segala sesuatu bila dikerjakan bersama-sama secara baik, tanpa ego dari masing-masing bisa diselesaikan. Radikalisme tidak akan tumbuh di sini," katanya.

(obs/obs)