Bupati Ditangkap KPK, Ganjar Minta Sekda Jateng Bantu Klaten

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut kondisi Kabupaten Klaten saat ini darurat pascapenangkapan Bupati Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ganjar memerintahkan Sekretaris Daerah Jawa Tengah membantu pelaksanaan birokrasi di Klaten.

Sekda diminta turun tangan lantaran saat ini sejumlah pejabat di Klaten juga belum dilantik karena Bupati berada di dalam penjara. Ganjar berharap, para pejabat yang sempat ditetapkan oleh Bupati, bisa dilantik lebih dulu.

"Kalau nanti (penunjukan) ulang lagi, kami minta izin kepada Mendagri. Tapi harus segera ditetapkan," kata Ganjar di Brebes, Kamis (5/1), seperti diberitakan Antara.

Lihat juga: KPK Sita Rp3,2 Miliar di Rumah Dinas Bupati Klaten

Tanpa adanya sejumlah pejabat daerah di Klaten, dikhawatirkan ada pegawai negeri sipil yang tidak menerima gaji karena tidak ada yang tanda tangan.

"Dilantik dan ditetapkan dulu, kalau tidak nanti tidak ada yang gajian karena OPD-nya (organisasi perangkat daerah) tidak ada yang tanda tangan," kata Ganjar.

Untuk mempercepat pelantikan, Ganjar meminta Pemkab Klaten mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri agar para pejabat yang belum dilantik segera ditetapkan.

"Kira-kira bunyi izinnya adalah meminta izin untuk melantik sementara, sekarang dilantik dan mereka melaksanakan, tapi setelah itu dilakukan semacam tes ulang untuk mengubah formasi sehingga semua bisa menduduki tempat yang baik," kata Ganjar.

Lihat juga: KPK: Suap Bupati Klaten, Kasus Jual-Beli Jabatan Pertama

Ganjar meminta surat pengajuan surat izin ke Mendagri itu tidak terlalu lama karena setahu dirinya Mendagri tak mau menundanya.

Bupati Sri Hartini ditangkap KPK atas tuduhan suap Rp2 miliar. Suap diduga terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. (sur)