Tanggap Darurat Banjir Bima Diperpanjang Tujuh Hari

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua minggu pascabanjir besar yang merendam Kota Bima pada 21 Desember dan 23 Desember 2016, wilayah itu belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, rapat koordinasi tim penangangan banjir Kota Bima memutuskan agar masa tanggap darurat diperpanjang tujuh hari mulai 6 hingga 12 Januari 2017.

Keputusan tersebut diambil atas berbagai pertimbangan antara lain untuk mempermudah kegiatan pembersihan dan karena masih ada permasalahan dalam penanganan pengungsi.

“Perpanjangan masa tanggap darurat juga memberikan kemudahan akses bagi tim klaster untuk memperoleh dukungan bagi penuntasan target masing-masing klaster,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho hari ini, Kamis (5/1).

Menurut Sutopo, ada beberapa persoalan seperti pendidikan, sampah, kesehatan, pengungsi dan lainnya yang masih harus diselesaikan.

Untuk klaster pendidikan, masih ada sekolah yang membutuhkan penanganan khusus, fasilitas pendidikan banyak yang rusak, dan para pelajar yang terdampak sebagian masih mengalami trauma dan belum memiliki perlengkapan sekolah/belajar.

Untuk klaster kebersihan, masalah sampah masih belum dapat dituntaskan seperti kondisi drainase dangkal dan tertutup sampah sehingga setiap hujan lebat langsung terjadi genangan.

Pilihan Redaksi Banjir Bima Masih Menyisakan Duka Mendalam Wapres Rapat Bersama Wali Kota Bima Enam Ribu Personel Gabungan Bersihkan Lumpur Pascabanjir Bima Banjir Kembali Rendam Kabupaten Bima, Satu Orang Tewas

“Masih ada kendala daya tampung tempat pembuangan sampah yang sudah tidak cukup mengingat besarnya volume sampah yang dihasilkan akibat banjir bandang,” ujar Sutopo.

Sementara klaster kesehatan, akan terus melayani masyarakat yang terdampak. Saat ini, sebanyak 3.270 rumah sudah dilakukan kaporisasi dari 15.900 rumah terdampak, sedangkan 900 jiwa masih mengungsi di sembilan titik pengungsian.

“Seringkali pengungsi fluktuasi. Hal ini dikarenakan trauma yang masih dialami masyarakat, sehingga setiap terjadi hujan deras masyarakat banyak yang kembali ke posko pengungsian,” tuturnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas PU telah selesai membangun jembatan darurat Kodo sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas. Namun kondisi sungai-sungai dangkal pasca banjir dan mudah meluap kembali jika hujan deras.

“Perlu ada penanganan normalisasi sungai,” ucap Sutopo.

Kepala BNPB bersama Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB masih berada di Kota Bima untuk menyiapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan dilakukan dalam rapat koordinasi pada Jumat (5/1).

“Pemulihan perlu segera dilakukan mengingat dampak banjir di Kota Bima yang besar,” Sutopo menjelaskan.

Tercatat, kerusakan rumah meliputi 229 unit rumah hanyut, 716 unit rusak berat, 739 unit rusak sedang, dan 17.706 unit terendam. Kerusakan fasilitas kesehatan meliputi 63 rusak terdiri dari empat puskesmas rusak berat, Pustu 29 unit rusak berat, polindes 29 unit rusak berat dan Labkesda 1 unit rusak berat.

Begitu pula kerusakan fasilitas pendidikan terdiri dari 27 rusak terdiri dari SD 18 unit rusak berat, SMP 5 unit rusak sedang, dan SMA/SMK 4 unit rusak sedang. Sedangkan kerusakan infrastruktur meliputi sembilan jembatan rusak, jalan dalam kota 40 km rusak, lima PDAM rusak berat, dan satu DAM rusak sedang. (rdk)