Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah menjawab kritik mahasiswa yang disampaikan melalui demonstrasi 121. Aksi unjuk rasa serentak di sejumlah kota digelar Badan Eksekutif Mahasiswa hari ini.
"Kita semua sebagai pimpinan lembaga negara atau pemimpin negara harus menjawab semua kritik mahasiswa agar mereka mendapatkan informasi yang benar," kata Fahri di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (12/1).
Dia mengatakan, jika kritik itu ditanggapi maka aksi akan reda dengan sendirinya. Sebaliknya, kata Fahri, jika jawaban yang didapat tak sesuai maka aksi tersebut tak akan mereda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri menilai mahasiswa tak memiliki kepentingan politik apapun, kecuali kegelisahan atas fenomena di masyarakat. Oleh sebab itu, Fahri meminta pemerintah tak perlu khawatir atas aksi mahasiswa.
Pemerintah, menurutnya, hanya perlu menjawab kritik mahasiswa apa adanya tanpa menutupi kenyataan.
"Tak perlu khawatir, kita hanya perlu menjawab apa yang terjadi karena tugas pemerintah adalah menjawab," ujar mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu.
Aliansi BEM Seluruh Indonesia pada hari ini menggelar demonstrasi secara serentak di 19 kota, termasuk Jakarta. Aksi itu diklaim bakal melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai kampus.
Mereka mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya, menuntut PP No.60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dicabut.
Selain itu, aliansi tersebut juga menolak kenaikan tarif dasar listrik golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif dasar listrik golongan 900 VA. Mereka menilai kebijakan itu semakin membebani rakyat.
"Ditambah lagi saling lempar tanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil sendiri, seakan pemerintah hari ini tidak serius dalam mengurusi rakyatnya," kata Koordinator Aliansi BEM seluruh Indonesia wilayah Yogyakarta-Jawa Tengah, Zaki Mukarom.