Kapolda Jabar Pimpin Ormas Seizin Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah memberi izin kepada Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charlian untuk menjabat di organisasi massa. Sehingga, Anton dianggap tak menyalahi kode etika.

"Di lapangan anggota kepolisian berhak dilibatkan jadi pembina perkumpulan tertentu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Rikwanto kepada wartawan, Senin (16/1).

Seperti diketahui, Anton mmenjabat ketua dewan pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Ormas itu bentrok dengan Front Pembela Islam (FPI) pada Kamis (12/1) lalu.

Lihat juga: FPI Demo Mabes Polri Tuntut Pencopotan Kapolda Jawa Barat

Peraturan Kepala Polri Nomor 14 Tahun 2011 pada pasal 16 ayat d mengatur mengenai jabatan polri pada organisasi massa. Ayat tersebut berbunyi "(anggota Polri dilarang) menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri."

Rikwanto menjelaskan, siapapun dapat bergabung dengan ormas, asalkan mendapat mendapat persetujuan dari Kapolri.

"Bukan hanya (anggota polri) yang jabatan tinggi, jabatan rendah juga (boleh menjabat di organisasi massa). Seperti Babinkamtibmas (Bintara pembinanaan dan keamanan ketertiban masyarakat)," kata Rikwanto.

Rikwanto menjelaskan Anton sudah menjabat sebagai ketua dewan pembina GMBI selama sembilan tahun. Selama sembilan tahun itu tidak pernah ada bentrok dengan FPI kecuali pekan lalu.

Pada hari ini, ribuan anggota FPI berdemo di Mabes Polri menuntut Anton dicopot dari jabatannya. Massa dipimpin oleh Imam besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Lihat juga: Penjelasan Twitter Soal Akun FPI dan Rizieq yang Ditangguhkan

Massa FPI bubar sekitar pukul 14.00 WIB, setelah Rizieq menyampaikan tiga hal kepada perwakilan Mabes Polri. Mereka menyampaikan laporan mengenai dugaan tindakan tak profesional Kapolda Jabar, permintaan pengusutan penganiayaan yang dialami oleh anggota FPI, dan laporan indikasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

[Gambas:Video CNN]