ANALISIS

Hobi Lapor Polisi Jelang Pilkada DKI

Suriyanto, CNN Indonesia | Rabu, 25/01/2017 07:47 WIB
Melaporkan sebuah perkara ke penegak hukum adalah alternatif terakhir saat sebuah perkara tak lagi bisa dimusyawarahkan. Yang terjadi kini malah sebaliknya. Sejumlah laporan masuk ke kepolisian jelang pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bermula dari kasus penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), polisi kini disibukkan dengan sejumlah perkara yang dilaporkan masyarakat. Perkara-parkara itu semula dianggap remeh dan tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Namun kini diproses hukum karena dinilai membahayakan bangsa dan negara.

Aksi saling lapor, ekspose media besar-besaran, hingga pengerahan massa ke jalanan menjadi warna tersendiri jelang penyelenggaraan pilkada serentak. Kasus-kasus tersebut jelas tak bisa dilepaskan dengan pesta demokrasi di ibu kota.

Saat ini terkesan sangat mudah orang melaporkan pihak lain ke polisi. Sedikit berkelakar, tokoh Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab (yang juga dilaporkan) mengatakan, jika dia menginjak semut pun, akan ada yang menggiring hewan itu ke kantor polisi untuk melaporkannya.


Banyaknya laporan masyarakat ke polisi bukan berarti sebuah catatan positif. Hal ini tak lantas bisa diartikan bahwa masyarakat sudah mulai mengedepankan jalur hukum.

Pakar pidana Universitas Muhammadiyah Chairul Huda justru mengatakan, ada jati diri bangsa yang luntur di balik fenomena maraknya pelaporan kali ini.
"Bangsa Indonesia senang bermusyawarah, senang menyelesaikan segala sesuatu dengan mufakat. Tapi sekarang, sedikit-sedikit laporan polisi, kita kehilangan jati diri," kata Chairul kepada CNNIndonesia.com.

Melaporkan sebuah perkara ke penegak hukum menurutnya adalah alternatif terakhir saat sebuah perkara tak lagi bisa dimusyawarahkan. Namun sekarang yang terjadi malah sebaliknya.

Kondisi ini makin diperparah oleh polisi. Alih-alih mendinginkan suasana, penyidik Korps Bhayangkara malah "memanasi". Memang sudah jadi kewajiban penegak hukum menindaklanjuti laporan masyarakat dengan penyelidikan. Tapi menurut Chairul, proses penyelidikan tidak berarti melulu langsung memeriksa terlapor dan saksi-saksi.

"Penyelidikan itu bisa dengan mengumpulkan informasi dengan mendatangi pihak terkait, bukan memanggil," kata Chairul.

Saat ini stigma kadung terbentuk. Mereka yang dilaporkan, lalu dipanggil untuk bersaksi, kemungkinan bakal "naik kelas" jadi tersangka. Yang terjadi kemudian adalah reaksi dari pendukung.
Pengunggah video Ahok, Buni Yani, dilaporkan oleh pendukung Ahok, Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja). Pendukung petahana ini kemudian dilaporkan balik Buni ke polisi. Buni Yani kini sudah jadi tersangka namun tidak ditahan. Sementara kasus yang dilaporkannya belum jelas.

Masih teringat kejadian konyol salah ejaan Pizza Hut jadi Fitsa Hats dalam berita acara pemeriksaan salah satu saksi sidang Ahok yang juga Sekjen FPI Jakarta, Novel Bamukmin. Saat itu baik kubu Novel dan Ahok sama-sama mengancam akan saling melaporkan ke polisi dengan tuduhan berbeda. 

Selanjutnya tokoh FPI Rizieq Shihab yang dilaporkan dengan tuduhan yang sama seperti Ahok, penodaan Agama, oleh organisasi mahasiswa. Dalam kasus Ahok, Rizieq adalah saksi ahli dari pelapor yakni FPI, organisasi massa yang didirikannya.

Tujuh pihak melaporkan Rizieq ke polisi, Selain penodaan agama, Imam Besar FPI itu juga dituduh menyebar fitnah dan kebencian serta menghina Pancasila.

Ada pula kasus pengibaran Bendera Merah Putih yang dicoret dengan tulisan arab saat demo FPI, satu orang sudah jadi tersangka.
Massa Front Pembela Islam (FPI) mengawal pemeriksaan tokoh FPI Rizieq Shihab di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017.)Anggota Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi saat Rizieq Shihab dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Tak berhenti di situ, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga dilaporkan atas tuduhan penistaan agama saat berpidato dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-44 partainya.

PDIP pun geram dan mengancam akan melaporkan orang-orang yang mengadukan ketua umumnya ke polisi.

Saat ini bola panas ada di tangan Polri. Apakah akan memproses semua laporan yang masuk itu atau memilahnya secara selektif tanpa dibekingi kepentingan tertentu.

Soal laporan atas Mega, polisi mengklaim akan bertindak seperti biasa yakni menyelidikinya dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari mulai saksi pelapor, ahli bahasa, dan pengumpulan barang bukti hingga memeriksa terlapor.

Kental Nuansa Politik

Sulit untuk tidak mengaitkan maraknya aksi saling lapor ini dengan kepentingan politik yang ada. Kasus Ahok muncul bersamaan dengan dimulainya kampanye Pilkada DKI Jakarta. Ia kembali maju bersama wakilnya saat ini, Djarot Saiful Hidayat.

PDI Perjuangan jadi partai utama pengusung disokong Golkar, Hanura dan NasDem. Alhasil, parpol yang menjagokan Ahok pun cawe-cawe dalam membentuk opini soal kasus.

Sementara pihak yang kontra, selalu mengaitkan Ahok dengan penguasa saat ini. Garisnya jelas, Ahok diusung PDIP yang juga partai dari Presiden berkuasa saat ini, Joko Widodo, yang juga kader partai banteng. Pihak yang menentang mencurigai polisi jadi alat penguasa.

Ahok bukan satu-satunya calon yang bermasalah dengan hukum. Wakil Gubernur calon nomor urut satu, Sylviana Murni, tersandung dua kasus sekaligus. Tuduhannya bukan main-main. Bekas anak buah Ahok di DKI Jakarta ini dikait-kaitkan dengan kasus korupsi pembangunan masjid saat jadi Wali Kota Jakarta Pusat dan dana hibah Kwartir Daerah DKI Jakarta saat jadi ketuanya. Pemeriksaan suami Sylvi, sebagai saksi kasus makar, juga jadi santapan gurih media massa.

Saat diperiksa jadi saksi dalam dugaan penyelewengan dana hibah Pramuka, kembali ada yang mengait-ngaitkan dengan Presiden. Jokowi dinilai harus diperiksa lantaran menandatangani kucuran dana hibah itu saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Ujung-ujungnya merugikan kepentingan politik pihak lain, nuansa politik memang tidak bisa dilepaskan," kata Chairul.
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (tengah) dikawal petugas Kepolisian bersenjata lengkap seusai menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (20/12).Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (tengah) dikawal petugas Kepolisian bersenjata lengkap seusai menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (20/12). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio sepakat bahwa aksi saling lapor yang terjadi saat ini memang kental nuansa politiknya. Menurutnya, hal ini bukan cerminan supremasi hukum sebagai sebuah ciri kedewasaan berdemokrasi.

"Pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan sudah sama-sama mengerti batas-batasnya," katanya. Namun laporan ke polisi tetap ditempuh. Hendri menyebut ada arogansi kepentingan kelompok yang melapor tersebut.

Untuk beberapa kasus yang saat ini telah dilaporkan, Hendri menilai tidak sepatutnya ditempuh upaya hukum. Ia mencontohkan kasus pidato Megawati yang harusnya bisa dibicarakan baik-baik ketimbang langsung melapor ke polisi. Sementara kasus coretan di bendera bukan hal yang baru.

Aksi saling lapor sebaiknya segera dihentikan. Banyak kasus penting yang harus diselesaikan oleh polisi ketimbang laporan-laporan yang semestinya selesai dengan cara kekeluargaan.

"Sedikit salah saling lapor, seperti ada pertempuran antarkelompok," kata Hendri.

Masyarakat juga lama-lama jengah jika setiap hari disuguhi aksi saling berhadapan dan bertentangan. Lalu, jika setiap hari ribut, kapan waktunya membangun negara ini? (gil)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK