Jokowi Instruksikan Polri Tindak Aparat Penyelundup
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Kamis, 26 Jan 2017 03:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung mesti berlaku adil dalam menegakan hukum mengatasi penyelundupan. Menurutnya, kedua lembaga ini harus lebih tegas terutama dalam mengusut penyelundupan yang melibatkan aparat.
"Tuntaskan setiap kasus penyelundupan, tindak tegas terutama yang menjadi backing. Semuanya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (25/1).
Konsistensi aparat penegak hukum menangani penyelundupan secara berkelanjutan juga ditekankan Jokowi dalam rapat terbatas tadi. Menurutnya, lembaga dan kementerian terkait sebenarnya sudah mengetahui gambaran penyelundupan di lapangan.
Sehingga, mantan Wali Kota Solo ini meminta penanganan di lapangan betul-betul konkret sebab penyelundupan merugikan keuangan negara dan mematikan industi-industri nasional.
"Sekarang kuncinya pada pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukumnya," ucap Jokowi.
Ia mengingatkan, ruang gerak penyelundupan dapat dibatasi bahkan dipersempit melalui pencegahan dan pengawasan yang efektif. Sama seperti ratas tahun lalu, Jokowi meminta aparat memperketat pengawasan di jalur-jalur tikus.
Berdasarkan informasi yang diterima, 17 ribu pulau di Indonesia sangat rawan praktek penyelundupan. Mulai dari produk pertanian, industri, daging, perikanan, elektronik, ikan, hingga narkotika.
Ia saat itu meminta Polri bekerja sama dengan Bakamla, TNI, dan Kementerianm Kelautan dan Perikanan agar pengawasan dan penanganan berjalan efektif. Hal ini nantinya diyakini mempengaruhi nilai investasi Indonesia.
(aal)
"Tuntaskan setiap kasus penyelundupan, tindak tegas terutama yang menjadi backing. Semuanya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (25/1).
Sehingga, mantan Wali Kota Solo ini meminta penanganan di lapangan betul-betul konkret sebab penyelundupan merugikan keuangan negara dan mematikan industi-industri nasional.
"Sekarang kuncinya pada pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukumnya," ucap Jokowi.
Ia mengingatkan, ruang gerak penyelundupan dapat dibatasi bahkan dipersempit melalui pencegahan dan pengawasan yang efektif. Sama seperti ratas tahun lalu, Jokowi meminta aparat memperketat pengawasan di jalur-jalur tikus.
Berdasarkan informasi yang diterima, 17 ribu pulau di Indonesia sangat rawan praktek penyelundupan. Mulai dari produk pertanian, industri, daging, perikanan, elektronik, ikan, hingga narkotika.
Ia saat itu meminta Polri bekerja sama dengan Bakamla, TNI, dan Kementerianm Kelautan dan Perikanan agar pengawasan dan penanganan berjalan efektif. Hal ini nantinya diyakini mempengaruhi nilai investasi Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK