Hakim MK Beda Pendapat soal Kerugian Negara dalam UU Tipikor

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Kamis, 26/01/2017 05:20 WIB
Hakim MK Beda Pendapat soal Kerugian Negara dalam UU Tipikor Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berbeda pendapat soal kerugian negara di pasal tipikor. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam putusannya, aparat penegak hukum dinilai harus membuktikan kerugian negara sebelum penyelidikan perkara korupsi. 

Permohonan ini diajukan oleh tiga terdakwa tipikor yakni Firdaus, Yulius Nawawi, dan Imam Mardi Nugroho. Selain tiga terdakwa, pemohon juga berasal dari warga yang merasa berpotensi dirugikan dengan ketentuan pasal tersebut yakni Sudarno Eddi, Jamaludin Masuku, dan Jempin Marbun. 

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta, Rabu (25/1).


Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. 

Sementara dalam pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50juta dan paling banyak Rp1 miliar. 

Kata ‘dapat’ dalam kedua pasal tersebut dinilai tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan pasal 28D UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil. Arief menjelaskan, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara’ seolah ditafsirkan bahwa tindakan yang belum merugikan keuangan negara dapat terkena pasal tersebut.


“Kata ‘dapat’ menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan,” kata Arief.

Ancaman ketakutan ini, lanjutnya, merupakan bentuk kekhawatiran dari seseorang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan karena setiap tindakan saat mengeluarkan putusan selalu dalam ancaman pidana korupsi. 

Pencantuman kata ‘dapat’ juga dinilai membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formal. Hal ini dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjangkau perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara. 

“Misalnya pada keputusan diskresi yang bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan penyalahgunaan wewenang,” terang Arief.     

Sementara penerapan unsur kerugian negara dipahami sebagai delik materiil. Artinya, kata Arief, suatu tindakan dapat disebut ‘merugikan keuangan negara’ apabila benar-benar nyata telah ditemukan kerugian negara. Kerugian ini diperoleh dari hasil penghitungan temuan instansi yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau akuntan publik yang ditunjuk.

Sementara uji materi pada frasa ‘atau orang lain atau suatu korporasi’ dianggap tidak beralasan menurut hukum. Arief mengatakan, frasa tersebut bersifat alternatif untuk menjangkau modus tindak pidana korupsi, misalnya dengan menyembunyikan hasil korupsinya pada orang lain atau korporasi. Tak hanya merugikan keuangan negara, perbuatan tersebut juga dianggap merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.


Pendapat Berbeda

Dari putusan tersebut, terdapat empat dari sembilan hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda,  yakni hakim I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, dan Maria Farida. Hakim Palguna menilai, kata ‘dapat’ dalam kedua pasal tersebut tidak bertentangan dengan kepastian hukum. 

Apabila kata ‘dapat’ dihilangkan dari rumusan kedua pasal justru akan mengubah kualifikasi delik tindak pidana korupsi yang semula formal menjadi materiil. Padahal kata ‘dapat’ dengan ‘merugikan keuangan negara’ telah menjelaskan hubungan bahwa tindakan tersebut nyata merugikan negara atau ‘kemungkinan’ menimbulkan kerugian negara.  
  
“Konsekuensinya (jika kata ‘dapat’ dihilangkan), tidak terjadi tindak pidana korupsi meski unsur ‘melawan hukum’ dan ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain’ telah terpenuhi,” ujar Palguna. 

Selain itu, kekhawatiran pejabat pemerintah soal penjatuhan pidana tanpa kerugian negara juga dianggap tak beralasan. Dalam UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan diduga menyalahgunakan wewenang yang merugikan keuangan negara. 

“Kami berpendapat mahkamah seharusnya menolak permohonan tersebut,” tuturnya. 

Pemohon sebelumnya menyatakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Pemberantasan Tipikor memberi peluang pada aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang atas dasar hukum yang tak jelas.

Para pemohon juga menilai ketentuan tersebut menimbulkan rasa khawatir dan takut bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan. Sementara dalam frasa ‘atau orang lain atau suatu korporasi’ juga dianggap menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.
(aal)