MK Yakin Tak Kebanjiran Sengketa Pilkada 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yakin tahun ini tak akan kebanjiran permohonan penanganan sengketa Pilkada. Keyakinan Arief itu didasari pengalamannya dalam penanganan sengketa Pilkada 2015.

Pada 2015, MK menerima 151 permohonan sengketa dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Namun, dari jumlah permohonan tersebut, hanya sembilan perkara yang memenuhi persyaratan untuk ditangani MK. 

Lihat juga: Posisi Hakim MK Harus Segera Diisi Jika Patrialis Dipecat

"Tidak banjir. Jadi perkara di luar itu tidak bisa masuk MK," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/2).

Kewenangan MK menangani perkara Pilkada diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Beleid itu mengatur, seseorang atau kelompok dapat mengajukan permohonan kepada MK apabila suara satu calon dengan yang lain berselisih maksimal 2 persen.

Lihat juga: Bahas RUU Pemilu, Pansus Konsultasi dengan MK

Meski yakin tidak akan kebanjiran permohonan, Arief berharap Jokowi dapat menentukan pengganti Patrialis Akbar dalam waktu dekat. Sebab, MK mulai menangani sengketa Pilkada bulan depan.

Kini hakim konsitusi aktif berjumlah delapan orang karena Patrialis telah diberhentikan Majelis Kehormatan MK.

Pemberhentian berkaitan dengan tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Patrialis yang diduga menerima suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lihat juga: DPR Sebut MK Keluarkan Putusan Strategis Sebelum OTT Hakim

MK telah mengirimkan surat pemberhentian kepada Jokowi. Setelah menerima surat, Presiden akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyeleksi hakim konstitusi pengganti Patrialis.

"Saya sampaikan ke Presiden agar berkenan menyeleksi sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya," ujar Arief. (wis/sur)