Kemendagri: Persiapan Pilkada Serentak Aman Terkendali

M. Andika Putra | CNN Indonesia
Kamis, 02 Feb 2017 14:43 WIB
Daerah Tapanuli dan Pematang Siantar menghadapi kendala administratif. Namun, secara umum, Kemendagri menyatakan persiapan pilkada telah berjalan baik.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono. (CNN Indonesia/Ranny Virginia Utami)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan persiapan pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah berjalan dengan baik. Pada Selasa (31/1) Kemendagri mengundang pihak terkait untuk membahas persiapan Pilkada.

"Dari semua dialog kesiapan, hasilnya Pilkada 101 daerah secara umum aman dan terkendali. Hampir tidak ada permasalahan signifikan terkait keamanan dan pengendalian," kata Soni di kompleks DPR, Kamis (2/2).

Soni menjelaskan persiapan biaya untuk keamanan berjalan dengan baik. Setiap daerah sudah menyiapkan biaya tersebut, namun bila ada kekurangan akan dibantu oleh kantor kepolisian dan kantor TNI setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Walau begitu, kata Soni, ada beberapa daerah yang mengalami hambatan lantaran administrasi. Beberapa di antaranya adalah di Tapanuli dan Pematang Siantar.

"Kemarin sudah kita kirimkan tim dari otonomi daerah untuk mempercepat proses pencairan anggaran pengawasan. Jangan sampai Pilkada berlangsung tanpa pengawasan karena anggaran. Prinsipnya itu," kata Soni.

Soni menjelaskan masalah pada persiapan Pilkada juga sempat terjadi pada daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Ada penduduk yang sudah tedaftar dalam DP4 namun belum direkam sehingga tidak bisa memilih.

Di Jakarta, kata Soni, ada 70 ribu penduduk yang terdaftar dalam DP4 yang belum direkam. Biasanya penduduk yang belum direkam adalah penduduk yang tinggal di apartemen atau penduduk yang tinggal di tempat lain karena penggusuran.

Soni menjelaskan masalah itu sudah diselesaikan oleh Kemendagri. Penduduk yang terdaftar dalam DP4 bisa memilih dengan membawa surat keterangan.

"Dia masih bisa datang dengan surat keterangan. Intinya masih bisa dikejar, jangan sampai ada kehilangan hak politik seseorang untuk memilih," kata Soni.

Lebih lanjut, Soni menjelaskan KPU akan dibantu oleh polisi air dan TNI AL untuk distribusi logistik pilkada ke wilayah kepulauan. (wis/obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER