Wiranto Sebut Panglima TNI dan Menhan Tak Beda Pendapat

Anugerah Perkasa | CNN Indonesia

Rabu, 08 Feb 2017 12:01 WIB

Wiranto berjanji bertanggung jawab atas polemik antara TNI dan Kementerian Pertahanan yang akan muncul. Namun ia yakin beda pendapat itu tak akan terjadi. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak memiliki pendapat berbeda dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal pembelian alutsista.

"Ini hanya masalah prosedur. Saya punya pendapat, tak ada perbedaaan. Tidak ada," ucap Wiranto di Jakarta, Rabu (8/2).

Wiranto berkata, sebagai pejabat yang bertugas mengkoordinasikan dua pimpinan lembaga itu, ia akan bertanggung jawab atas seluruh perselisihan yang muncul.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ada perbedaan, itu akan menjadi tanggung jawab menko," ujarnya.

Lihat juga:

Menhan Tak Soal Jika Helikopter AW-101 Dikembalikan

Wiranto menuturkan, pembelian alutsista untuk kepentingan pertahanan harus melalui proses yang panjang. Kebijakan pengadaan alutsista, kata dia, berubah menyesuaikan potensi ancaman yang ada.

Isu polemik pembelian helikopter AgustaWestland 101 yang ramai dibicarakan belakangan ini, menurutnya disebabkan prosedur semata. "Itu akan saya tertibkan kembali," kata dia.

Senin lalu, saat dikonfirmasi tentang proses pengadaan alutsista, Gatot secara singkat menyebut peraturan menteri pertahanan tentang sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara. Menurutnya, aturan itu mengubah pemegang kewenangan dan tahapan pengadaan alutsista.

Gatot pun mengaku tidak mengetahui proses pembelian helikopter AW 101. "TNI sama sekali tidak tahu," ujar Gatot.

Lihat juga:

KSAU Sebut TNI AU Beli Satu Heli AW-101 untuk Angkut Pasukan

Ryamizard menyatakan ketidaktahuan yang sama. Ia berkata, sejak lama Kemhan menolak usulan pembelian helikopter angkut berat tersebut.

"Kalau kebutuhan sih bagus, tapi mahalnya itu. Kalau kita kan sudah bisa buat di PTDI (PT Dirgantara Indonesia). Kenapa enggak PTDI saja, kan itu maunya presiden," kata Ryamizad, kemarin.