PDIP: Bareskrim Bisa Menindaklanjuti Pernyataan Antasari
CNN Indonesia
Selasa, 14 Feb 2017 18:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyatakan, Bareskrim Polri bisa menindaklanjuti secara hukum pernyataan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang menyebut dugaan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
"Kalau memang hal-hal yang disampaikan Pak Antasari bisa dilanjutkan dalam proses hukum, tentunya Bareskrim harus menindaklanjuti," kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/2).
Menurut Aria, pernyataan Antasari dapat ditindaklanjuti Bareskrim Polri dengan catatan terdapat bukti-bukti yang disertakan.
Aria menilai, data terkait bukti dugaan keterlibatan SBY harus dikumpulkan agar pernyataan Antasari yang menyebut Presiden Indonesia ke-6 itu sebagai inisiator kriminalisasi kasusnya dapat terbukti.
Sebab, menurut Aria, pernyataan Antasari tidak dapat dianggap sepele karena berdampak pada proses hukum yang menimpa mantan Ketua KPK tersebut.
"Itu bukan main-main karena kriminalisai ini sudah berdampak hukuman yang sangat panjang terhadap Pak Antasari," ujarnya.
Meski demikian, Aria menegaskan PDIP tidak ikut campur dalam polemik kasus Antasari yang kini kembali mencuat. "Itu urusan Pak Antasari dengan pemerintahan Pak SBY," katanya.
Politisi PDIP lainnya, Masinton Pasaribu menambahkan, bahwa hal yang diungkapkan Antasari tidak berkaitan sama sekali dengan partainya yang tengah berkuasa.
"Kami tidak pernah berurusan dengan Antasari Azhar sejak awal kasus sampai peroleh grasi. Kita tidak pernah intervensi proses hukum," kata Masinton ketika dihubungi CNNIndonesia.com via telpon di Jakarta, Selasa (14/2).
Menurut Masinton, pernyataan Antasari adalah bagian dari haknya sebagai warga negara yang ingin mendapat keadilan di muka hukum.
"Ya itu kan upaya dia mencari keadilan atas kasus hukum yang menimpa dirinya. Sebagai warga negara yang sama di depan hukum memiliki hak untuk peroleh keadilan atas dirinya," tegas dia.
Masinton juga membantah jika PDIP 'memperalat' Antasari terkait pertaruhan kursi satu DKI Jakarta. Mengingat, Antasari pernah memberi sinyal akan bergabung dengan PDIP dan rival sejati Demokrat di perhelatan ini. Masinton mengatakan hal itu terlalu jauh untuk mengaitkan pernyataan Antasari dan Pilkada DKI 2017.
“Enggak ada urusan dengan apa dia mau gabung. Bukan kita yang meminta. Tidak ada kaitan menggunakan Antasari. Terlalu jauh untuk itu," tegas dia.
Namun ketika ditanya mengapa Antasari membeberkan hal ini dua sehari sebelum hari pemungutan suara 15 Februari besok, dia mengatakan hanya Antasarilah yang tahu alasannya.
"Teknisnya itu Pak Antasari yang tahu. Timmingnya kapan ya dia lah tahu momen yang tepat untuk sampaikan keadialan," tukas anggota Komisi III DPR RI ini.
Antasari sebelumnya meminta SBY jujur kepada publik tentang siapa yang diperintah untuk merekayasa kasusnya dan mengkriminalisasi dirinya.
“Saya minta Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya. Beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau lakukan. Beliau memerintahkan siapa untuk rekayasa dan mengkriminalisasi Antasari,” kata Antasari dalam konferensi pers di kantor Bareskrim Polri.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menantang mantan Antasari membuktikan pernyataannya.
"Kalau memang hal-hal yang disampaikan Pak Antasari bisa dilanjutkan dalam proses hukum, tentunya Bareskrim harus menindaklanjuti," kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/2).
Menurut Aria, pernyataan Antasari dapat ditindaklanjuti Bareskrim Polri dengan catatan terdapat bukti-bukti yang disertakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu bukan main-main karena kriminalisai ini sudah berdampak hukuman yang sangat panjang terhadap Pak Antasari," ujarnya.
Menurut Masinton, pernyataan Antasari adalah bagian dari haknya sebagai warga negara yang ingin mendapat keadilan di muka hukum.
"Ya itu kan upaya dia mencari keadilan atas kasus hukum yang menimpa dirinya. Sebagai warga negara yang sama di depan hukum memiliki hak untuk peroleh keadilan atas dirinya," tegas dia.
Masinton juga membantah jika PDIP 'memperalat' Antasari terkait pertaruhan kursi satu DKI Jakarta. Mengingat, Antasari pernah memberi sinyal akan bergabung dengan PDIP dan rival sejati Demokrat di perhelatan ini. Masinton mengatakan hal itu terlalu jauh untuk mengaitkan pernyataan Antasari dan Pilkada DKI 2017.
“Enggak ada urusan dengan apa dia mau gabung. Bukan kita yang meminta. Tidak ada kaitan menggunakan Antasari. Terlalu jauh untuk itu," tegas dia.
"Teknisnya itu Pak Antasari yang tahu. Timmingnya kapan ya dia lah tahu momen yang tepat untuk sampaikan keadialan," tukas anggota Komisi III DPR RI ini.
Antasari sebelumnya meminta SBY jujur kepada publik tentang siapa yang diperintah untuk merekayasa kasusnya dan mengkriminalisasi dirinya.
“Saya minta Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya. Beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau lakukan. Beliau memerintahkan siapa untuk rekayasa dan mengkriminalisasi Antasari,” kata Antasari dalam konferensi pers di kantor Bareskrim Polri.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menantang mantan Antasari membuktikan pernyataannya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK