Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menentang aksi sejumlah fraksi di DPRD yang memboikot rapat dengan Pemprov DKI selama Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat sebagai Gubernur. PDIP menilai aksi boikot itu hanya akan merugikan warga ibu kota.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Pareira mengatakan boikot akan membuat eksekusi anggaran dan program-program Pemprov daerah menjadi tertunda. Pasalnya, kata dia, implementasi program-program pemerintah akan tergantung pada persetujuan penggunaan anggaran antara pemerintah dan DPRD DKI.
Andreas menyebut rakyat menjadi pihak paling dirugikan akibat persoalan itu. "Kalau ada boikot rapat antara pemerintah dan DPRD yang akan rugi adalah rakyat," kata Andreas di kantor DPP PDIP, Selasa (21/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas pertimbangan itu PDIP menyatakan menolak memboikot Ahok seperti fraksi-fraksi lain. Ia menjamin kader PDIP di DPRD DKI akan tetap mengikuti rapat yang digelar dengan pemerintah dan itu semata-mata demi kepentingan masyarakat.
Boikot terhadap Ahok dilakukan oleh fraksi PKB, PKS, PPP, dan Gerindra. Mereka menyatakan tidak mau menggelar rapat dengan jajaran Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Ahok sebagai Gubernur.
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindira, M Taufik menyatakan, keempat fraksi akan menolak rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI selama tidak mendapat kejelasan atas status Ahok saat ini.
"Kami sudah sepakat. Selama posisinya seperti itu kami tidak mau membahas apapun yang berkaitan dengan eksekutif," kata Taufik pada Senin (13/2).
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana, kepala daerah yang berstatus terdakwa harus dinonaktifkan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Triwisaksana menyatakan kesepakatan empat fraksi DPRD untuk memboikot Ahok tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Kesepakatan itu, kata dia, semata karena pertimbangan hukum.
(wis/yul)