Jumlah Hakim Genap, Keputusan Perkara di Tangan Ketua MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Mahkamah Konstitusi akan menjadi penentu keputusan yang diambil oleh MK dalam proses penanganan perkara Pilkada 2017. Mekanisme itu ditempuh lantaran saat ini MK hanya memiliki delapan hakim termasuk ketua MK, pascapenahanan Patrialis Akbar yang terjerat kasus dugaan suap.

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, mekanisme itu akan berlaku saat terjadi pemungutan suara dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) dengan komposisi empat dan tiga. Misalnya empat hakim setuju dan tiga tidak setuju.

Lihat juga: MK Baru Terima Enam Permohonan Sengketa Hasil Pilkada

Dalam situasi itu, kata Fajar, ketua MK sebagai hakim kedelapan akan menjadi orang terakhir yang memberikan suaranya jika keputusan harus diambil dengan cara suara terbanyak. Fajar menyebut hal tersebut sesuai dengan pasal 45 ayat 8 Undang-undang MK.

"Itu pilihan terakhir misalnya tidak juga menghasilkan mufakat. Jadi kemungkinan besar untuk menghindari deadlock ketua berpihak pada yang banyak, kalau berpihak pada yang tiga deadlock juga. Kan masing-masing hakim suaranya satu," kata Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (27/2).

Sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum menunjuk dan melantik hakim MK pengganti Patrialis. Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, persidangan sengketa Pilkada 2017 akan tetap berjalan meski hakim MK berjumlah delapan orang.

"Kalau memang sampai terakhir kami harus memutus dengan delapan hakim, maka dalam hal pemungutan suara di dalam RPH, suara ketua MK itulah yang menentukan arah mana putusan itu," ujar Arief.

Lihat juga: MK Akan Tuntaskan Sengketa Hasil Pilkada pada 19 Mei 2017

Arief menyebut keputusan yang dikeluarkan oleh dirinya selaku Ketua MK akan menjadi putusan bersama dari delapan hakim MK. "Sehingga tidak ada deadlock, tidak ada putusan yang tidak bisa diputuskan atau tidak ada putusan yang tidak bisa diambil dalam kesempatan 8 orang hakim," katanya.

Mahkamah Konstitusi menargetkan perkara perselisihan hasil Pilkada selesai pada 19 Mei 2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan MK harus menyelesaikan perkara tersebut paling lama 45 hari kerja sejak perkara diregistrasi. (wis/pmg)