KPU Minta DPR Tak Urusi Penataan Dapil Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum berharap memiliki wewenang untuk menata daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2019. Penataan oleh penyelenggara pemilu dianggap mampu mengurangi potensi terjadinya politisasi dapil dalam memenangkan calon tertentu.

Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay berkata, penataan dapil baru tak akan menimbulkan masalah jika pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu selesai sesuai waktu yang dijanjikan, April. Namun, ia meminta tak ada campur tangan DPR RI dalam penyusunan dapil Pemilu 2019.

"Karena bukan hanya sekedar rumit, tetapi dapil itu bisa saja didesain untuk pemenangan atau rekayasa supaya calon tertentu dari partai politik tertentu yang menang di sana," kata Hadar di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (7/3).

Lihat juga: KPU Mulai Sosialisasi Sistem Informasi untuk Pemilu 2019

Dia menilai, kemungkinan politisasi dapil muncul karena parpol diyakini memiliki peta basis suara hasil pemilu-pemilu terdahulu. Perkiraan kekuatan antarpartai di daerah dapat dipetakan pascaempat kali penyelenggaraan pemilu di era reformasi.

"Menurut kami, lembaga penyelenggara pemilu lah yang buat (penataan dapil), DPR tidak usah."Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay

Jika hak menentukan dapil diserahkan ke DPR, ada kemungkinan pembuatannya dilakukan demi kepentingan pemenangan partai-partai politik semata.

"Oleh karena itu, karena lembaga penyelenggara pemilu adalah lembaga yang memang diseleksi dari orang nonparpol, orang yang nonpartisan, bisa menerapkan peraturan secara adil, jadi kepada lembaga inilah sebetulnya dapil itu diserahkan," tuturnya.

Penyusunan dapil untuk kepentingan parpol tertentu biasa dilakukan dengan teknik Gerrymandering. Teknik ini adalah mekanisme untuk menentukan batas-batas dapil dengan tujuan memberi keuntungan pada pihak tertentu.

Dengan Gerrymandering, perolehan kursi sebuah partai di parlemen dapat bertambah walau raihan suara mereka pada pemilu tak berbeda jauh dengan periode pemilihan lalu. Perwakilan parpol bertambah karena adanya rekayasa perwakilan dari dapil yang menjadi lumbung suara mereka.

Lihat juga: Menanti Jalan Tengah Pembahasan RUU Pemilu

Penataan dapil baru menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah dan DPR disebut telah sepakat melakukan restrukturisasi dapil. Hal tersebut akan berdampak pada penambahan jumlah anggota dewan hasil Pemilu mendatang. (pmg)