PDIP Ancam Pecat Kader Terlibat Korupsi e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan partai tidak akan segan memecat kader yang terlibat kasus korupsi proyek e-KTP.

"Kami tidak berandai-andai tapi pengalaman selama ini bagi mereka yang terlibat termasuk yang kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK, kami langsung memberikan sanksi sangat tegas yaitu pemecatan," kata Hasto di kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Rabu (8/3).

Lihat juga: Politisi Golkar Minta KPK Tak Giring Opini Publik Kasus e-KTP

Dugaan keterlibatan sejumlah politikus PDIP muncul setelah beredarnya berkas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (1/3) lalu.

Dalam berkas itu terdapat nama kader PDIP seperti Arif Wibowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah KPK mengusut kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp2 triliun ini. Namun dia menyanggah keterlibatan kader PDIP dalam kasus ini. 

"Sudah diklarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Biarlah pengadilan yg membuktikan hal tersebut," katanya.

Lihat juga: Setya Novanto Bersumpah Tak Terlibat Korupsi Proyek e-KTP

Sebaliknya, Hasto menduga ada motif tertentu di balik munculnya nama kader PDIP yang diduga terlibat kasus e-KTP.  "Begitu banyak nama yg beredar di sosmed. Ada yang punya motif politik terkait pilkada, dan persaingan antar partai," ujarnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan terdapat banyak nama besar yang terlibat dalam perkara e-KTP. Nama-nama itu menurutnya akan dibacakan dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat (9/3) besok.

"Kalau Anda mendengarkan tuntutan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya akan disebut di sana," kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (3/3).

Lihat juga: Ganjar Siap Buktikan Diri Tak Terkait Korupsi e-KTP

KPK sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu bekas Dirjen Dukcapil, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Sugiharto. (wis/sur)