Sumarsono Siap Jelaskan ke DPRD soal Perpanjangan Jalur MRT

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan menjelaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perihal perpanjangan jalur mass rapid transit (MRT). DPRD berencana membentuk panitia khusus untuk mengkaji perpanjangan jalur MRT yang berakibat membengkaknya anggaran pembangunannya.

"Nanti kami klirkan isu teknis terkait kontrak mengontrak. Tapi pada prinsipnya, perpanjangan itu ada maksud dan tujuannya," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/3).

Pria yang biasa dipanggil Soni ini mengatakan, sebagai proyek besar, pembangunan jalur MRT jelas membutuhkan uang yang tidak sedikit. Biaya pembuatan jalur MRT fase dua semula Rp17,3 triliun. Jalur sepanjang 8,5 kilometer ini akan membentang dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Kampung Bandan.

Namun belakangan lahan di Kampung Bandan tidak memadai untuk dibangun depo. Karena itu jalur MRT diperpanjang hingga Ancol timur sehingga panjangnya bertambah menjadi 14,5 km.

Lihat juga: DPRD DKI Akan Bentuk Pansus Kaji Perpanjangan Jalur MRT

Perpanjangan jalur ini membuat duit yang dibutuhkan juga bertambah banyak yakni menjadi Rp31,7 triliun.

Soni menghargai sikap kritis DPRD terkait rencana pembentukan pansus untuk mengkaji perpanjangan rute ini.

Namun ia juga berharap DPRD punya pandangan positif bahwa pembangunan jalur ini bertujuan untuk mengurai kemacetan dengan memaksimalkan angkutan publik.

Berapapun biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan MRT adalah upaya jangka panjang untuk mengatasi persoalan kemacetan di Jakarta. Sekaligus memodernisasi Jakarta, sesuai dengan visi Kota Jakarta baru, yaitu menjadikan kota berskala internasional yang baik," kata Soni.

Lihat juga: Jokowi Tebal Kuping Bangun MRT, LRT dan Kereta Cepat

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, DPRD akan membentuk pansus untuk mengkaji rencana perpanjangan rute MRT ini.

Pembentukan pansus ini, menurut Taufik, dirasa perlu karena pengerjaan proyek MRT telah menelan biaya sangat besar. Maka segala sesuatu, terkait perubahan rute, tidak dapat dilakukan secara gegabah atau terburu-buru.

"Sampai sebelas triliun lebih, dan dananya itu ditanggung APBD DKI. (Makanya) kami akan buat pansus untuk melakukan kajian," kata politikus Gerindra ini. (sur)