Fahri Hamzah Sebut Tangan Jokowi Bersih dari Korupsi e-KTP
CNN Indonesia
Selasa, 14 Mar 2017 18:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo tidak tersangkut persoalan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ia mengingatkan, permasalahan ini terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
"Ini kasus di pemerintahan periode lalu, bukan beliau. Artinya Pak Jokowi tangannya bersih di sini," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/3).
Fahri menyampaikan informasi mengenai proyek senilai Rp6 triliun itu kepada Jokowi saat makan siang di Istana Merdeka. Dia juga menyampaikan wacana hak angket terkait kasus tersebut.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga uang proyek e-KTP mengalir ke banyak pihak. Diduga ada lebih dari 50 anggota DPR periode 2009-2014 yang menghuni komisi urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilihan umum tersangkut masalah itu.
Wacana hak angket disampaikan Fahri secara informal kepada Jokowi. Ia meminta dukungan pemerintah atas hak angket sebab investigasi perlu dilakukan secara menyeluruh.
Fahri mengatakan, kasus e-KTP sama sekali tak dibahas dalam pertemuan resmi bersama kepala lembaga tinggi negara lainnya. Sebab pertemuan itu hanya kepala lembaga tinggi yang diminta berbicara, terutama mengenai kebijakan ekonomi.
Saat ini hak angket di DPR masih dalam tahap wacana, bahkan belum sampai tahap sosialisasi di fraksi. Hak angket dapat digulirkan apabila 25 anggota yang terdiri dari minimal dua fraksi telah menandatanganinya.
"Saya bilang supaya benar-benar bisa terbuka. (Tanggapan Jokowi) Ya, beliau kan Presiden, semakin terang makin positif. Jadi tidak ada masalah," katanya.
Meski mengklaim mendapat respons positif mengenai hak angket e-KTP, Fahri mengatakan Jokowi minim informasi mengenai proyek yang diduga merugikan negara Rp2 triliun itu. Dia menyebut Jokowi terkejut atas informasi yang ia sampaikan.
"Banyak yang Presiden itu belum tahu, belum dapat laporan rupanya. Jadi dia kaget juga dengan keterangan yang disampaikan," ucapnya.
"Ini kasus di pemerintahan periode lalu, bukan beliau. Artinya Pak Jokowi tangannya bersih di sini," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/3).
Fahri menyampaikan informasi mengenai proyek senilai Rp6 triliun itu kepada Jokowi saat makan siang di Istana Merdeka. Dia juga menyampaikan wacana hak angket terkait kasus tersebut.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga uang proyek e-KTP mengalir ke banyak pihak. Diduga ada lebih dari 50 anggota DPR periode 2009-2014 yang menghuni komisi urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilihan umum tersangkut masalah itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri mengatakan, kasus e-KTP sama sekali tak dibahas dalam pertemuan resmi bersama kepala lembaga tinggi negara lainnya. Sebab pertemuan itu hanya kepala lembaga tinggi yang diminta berbicara, terutama mengenai kebijakan ekonomi.
Saat ini hak angket di DPR masih dalam tahap wacana, bahkan belum sampai tahap sosialisasi di fraksi. Hak angket dapat digulirkan apabila 25 anggota yang terdiri dari minimal dua fraksi telah menandatanganinya.
Meski mengklaim mendapat respons positif mengenai hak angket e-KTP, Fahri mengatakan Jokowi minim informasi mengenai proyek yang diduga merugikan negara Rp2 triliun itu. Dia menyebut Jokowi terkejut atas informasi yang ia sampaikan.
"Banyak yang Presiden itu belum tahu, belum dapat laporan rupanya. Jadi dia kaget juga dengan keterangan yang disampaikan," ucapnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK