Teten Minta Petani Kendeng Setop Aksi Pengecoran Kaki

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki meminta para petani Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, menghentikan aksi pengecoran kaki. Ia mengatakan, pemerintah saat ini masih berupaya menuntaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dinilai menjadi kunci permasalahan.

"Kami harapkan mereka menghentikan dulu aksinya karena ini tidak bisa selesai sehari dua hari ini. Pemerintah harus meninjau dari berbagai aspek," ujar Teten di kantornya, Senin (20/3). 

Permintaan ini disampaikan langsung kepada empat perwakilan petani saat pertemuan sore tadi. Para petani hadir di kantor Teten dengan kondisi kaki dicor. Mereka masuk dengan bantuan troli.

Didampingi aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar, mereka mengeluhkan pengeluaran izin baru oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk PT Semen Indonesia.

Izin itu dinilai melanggar keputusan Presiden Joko Widodo kepada petani Kendeng 2 Agustus lalu. Keputusan itu menyatakan, PT Semen Indonesia tak boleh beraktivitas hingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) selesai.

Lihat juga: Petani Kendeng Terus Tuntut Jokowi Setop Proyek Semen Rembang

Teten menyadari, permasalahan ini tidak sederhana. Penanganan pemerintah, katanya, tentunya berbeda dan lebih mendalam karena pabrik milik PT Semen Indonesia telah dibangun 100 persen di Rembang.

Jajarannya juga telah berdialog dengan PT Semen Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah, dan Kepolisian untuk menuntaskan permasalahan ini.

Sejumlah solusi pun sudah dihasilkan, seperti memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat alat berat, peninjauan proses hukum terhadap masyarakat Kendeng, hingga penundaan peresmian pabrik.

Teten menyampaikan, pabrik semen di Kendeng sama sekali tidak melakukan proses penambangan. Secara terpisah, PT Semen Indonesia menyatakan, mereka hanya menguji coba peralatan yang bahan bakunya diambil dari pabrik di Tuban. 

"Hasil-hasil itu kami sampaikan ke para masyarakat kendeng yang tadi hadir di KSP supaya mereka bisa semua berhenti dulu, tunggu hasil KLHS," tuturnya.

Lihat juga: Pemerintah Kekurangan Data untuk Tuntaskan KLHS Semen Rembang

Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi San Afri mengatakan, seminggu ini menjadi waktu krusial. Sebab, sejak awal, pemerintah menargetkan KLHS selesai bulan depan. 

San Afri mengatakan, jajarannya memiliki indikator dan tim geologi sendiri. Ia berharap, masyarakat Rembang dapat memercayai kajian yang tengah dilakukan. 

"Kalau KLHS Rembang ini bisa selesai akhir bulan ini. Kami tidak menunggu tim geologi dari ESDM. Pakai indikator sendiri. Semua ini pakar dengan keahlian mereka semua. Masak kita ragukan?” kata San Afri.