64 Persen Dana Pendidikan untuk Guru, Kualitas Murid Rendah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kualitas pendidikan di Indonesia dinilai tidak sebanding dengan alokasi anggaran negara yang dikeluarkan pemerintah. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud Harris Iskandar menyebutkan, sebanyak 20 persen APBN untuk pendidikan yang nilainya sekitar Rp297 triliun, lebih dari separuhnya untuk kesejahteraan guru.

"Kami masih percaya memuliakan guru, menyejahterakan guru dengan 64 persen (anggaran pendidikan), sekitar Rp297 triliun dari dana pendidikan 20 persen itu, 64 persennya untuk guru. Saya masih yakin bahwa akan ada peningkatan mutu pendidikan," kata Harris saat ditemui di Konferensi Global Pendidikan, Jakarta, Selasa (21/3).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, sebagian besar anggaran pendidikan untuk guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dia alokasi itu dengan memperbanyak tunjangan guru. Menurutnya, penyerapan anggaran mencapai 99 persen.

Lihat juga: Persebaran Guru SD di Papua Masih tak Merata.

"Memang yang paling utama gurunya dong. Kalau gurunya memble, muridnya memble, gurunya kuantitasnya supaya mencukupi rasio guru dengan murid, lalu kualitas, dan distribusinya. Kan banyak yang belum tercapai di perbatasan dan lainnya," katanya.


Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menjelaskan tingkat pengeluaran atau penyerapan anggaran pendidikan di pemerintah lokal menunjukkan angka yang tinggi. Namun semua itu, kata Rodrigo, belum mendongkrak kualitas murid.

"Ini berkaitan dengan kapasitas siswa, bukan (hanya penyerapan) anggaran," ujar Rodrigo.

Lihat juga: Anggaran Pendidikan Jakarta Naik

Pemerintah lokal, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, sebenarnya memegang kendali atas pendidikan di Indonesia. Namun sayangnya, hingga kini ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di tengah masyarakat.

Rodrigo menyinggung program kerja Presiden Joko Widodo yang ingin mengurangi masalah ketimpangan tersebut. Rodrigo mengatakan, sebenarnya Jokowi menyadari ketimpangan terjadi karena tidak ada kesempatan yang sama di daerah yang berbeda.

"Anak-anak ketika lahir sudah kehilangan sepertiga kesempatan mereka karena dilahirkan di tempat yang berbeda, atau dilahirkan di keluarga yang pendidikannya berbeda,' ujarnya.

Dia mengatakan, sistem pendidikan yang kuat akan memperbaiki ketimpangan ini. Dengan demikian hal ini akan mendorong anak-anak yang lahir di desa atau di kota memiliki kesempatan yang sama.