Nelayan Tradisional: Susi Bukanlah yang Terbaik untuk Kami

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Nelayan Tradisional menilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bukanlah yang terbaik bagi para nelayan kecil karena kebijakannya berdampak pada kesejahteraan para nelayan di pelbagai wilayah.

Survei Indo Barometer sebelumnya menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja kementerian diraih oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yakni 26,3 persen. Kepuasan terhadap kinerja Susi berada di atas Menteri lainnya macam Sri Mulyani yang mencapai 4,4 persen.

Susi, disebut mampu mereformasi kebijakan-kebijakan di laut menuju ke arah yang lebih baik.

Lihat juga: Aturan Susi Soal Cantrang Membingungkan Nelayan

Ketua Koalisi Nelayan Tradisional Tanjung Balai, Sumatera Utara Muslim Pandjaitan menyebut, dirinya dan ribuan nelayan di Tanjung Balai, tak setuju Susi dianggap sebagai menteri terbaik di era kepemimpinan Jokowi ini.

"Saya tidak bilang buruk, tapi kalau terbaik saya rasa berlebihan dan juga dia (Menteri Susi) bukanlah menteri yang terbaik bagi kami, nelayan kecil yang langsung mendapatkan efeknya," kata Muslim kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Kamis (23/3).

Pilihan Redaksi KKP: Butuh 40 Tahun Pulihkan Terumbu Karang Raja Ampat Sebanyak 17 Kapal Ikan Asing Ditangkap di Natuna dan Sulut Aksi Susi Naik Mobil Bak Terbuka Bikin Netizen Terperangah

Salah satu masalah adalah soal larangan alat tangkap macam cantrang dan pukat hela. Dia menuturkan alat tangkap perikanan yang dilarang itu masih banyak dioperasikan oleh para nelayan yang berada di wilayah paling luar Indonesia.

"Misalnya ketika dia melarang alat tangkap ilegal, saya setuju alat tangkap ilegal dilarang, tapi kalau pengawasannya tidak ada, ya percuma," kata dia.

Kesejahteraan Nelayan 

Senada dengan Muslim, Ketua KNT Tarakan, Kalimantan Utara, Rustan menyatakan dirinya belum cukup puas dengan kinerja yang dilakukan Susi. Dia menyebut hingga saat ini masih banyak isu-isu sosial dan kesejahteraan nelayan pinggiran yang tidak tersentuh.

"Herannya dia (Susi) sering bepergian ke pulau-pulau, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan khusus yang dirasakan pleh nelayan di pulau-pulau kecil yang langsung berbatasan dengan negara lain seperti saya," kata Rustan.

Tingginya polling kinerja Susi didasari atas sejumlah alasan, seperti bisa memberantas pencuri ikan (17,4 persen), tegas (13 persen), menertibkan kapal asing (7,5 persen), menjaga hasil laut (2,9 persen), dan berani (1,8 persen).

Lihat juga: Menkeu: Pemerintah Salah jika Matikan Bisnis Perikanan

Terkait dengan pencurian ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menenggelamkan 70 kapal perikanan asing dan eks asing pada April nanti. Puluhan kapal tersebut merupakan kapal perikanan ilegal yang berhasil ditangkap oleh Satgas 115 sejak awal 2017.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Muda TNI A Taufiqoerochman mengatakan, 70 kapal yang sudah pasti akan ditenggelamkan ini adalah kapal yang statusnya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sejak ditangkap oleh Satgas 115 awal Januari. Satgas ini adalah bagian dari KKP.

Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah kapal tersebut nantinya bisa bertambah karena masih ada beberapa kapal perikanan ilegal yang baru ditangkap baru-baru ini.