Soal Penistaan Agama, LBH Jakarta 'Aksi Bela' Ahok
CNN Indonesia
Kamis, 20 Apr 2017 11:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- LBH Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dengan kasus dugaan penistaan agama.
Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menyatakan Ahok sudah menjadi korban dari penggunaan pasal anti-demokrasi, yakni Pasal 156a KUHP tentang penodaaan agama. Dia mengungkapkan pernyataan Ahok soal Al Maidah di Pulau Pramuka pada September lalu, bukan masuk dalam tafsir agama.
"Pernyataan Ahok dilindungi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi," kata Alghiffari dalam keterangan pers yang dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (20/4).
Dia menegaskan justru penyerbarluasan tafsir negatif yang ada di media sosial, mengakibatkan keresahan di masyarakat.
Ada pihak ketiga, sambung Alghiffari, yang tak mengalami langsung pernyataan tersebut namun akhirnya mengakibatkan gerakan massa 411, 212 dan 313 dengan legitimasi bahwa Ahok menista agama.
LBH Jakarta dalam hal ini memberikan rekomendasi dalam kapasitasnya sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Peradilan, agar majelis hakim menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM.
"Terutama yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata Alghiffari.
Di sisi lain, LBH Jakarta juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang Pasal 156a KUHP yang dianggap anti-demokrasi. Menurut lembaga itu, peraturan macam itu dapat meruntuhkan nilai-nilai keberagaman.
Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menyatakan Ahok sudah menjadi korban dari penggunaan pasal anti-demokrasi, yakni Pasal 156a KUHP tentang penodaaan agama. Dia mengungkapkan pernyataan Ahok soal Al Maidah di Pulau Pramuka pada September lalu, bukan masuk dalam tafsir agama.
"Pernyataan Ahok dilindungi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi," kata Alghiffari dalam keterangan pers yang dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (20/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada pihak ketiga, sambung Alghiffari, yang tak mengalami langsung pernyataan tersebut namun akhirnya mengakibatkan gerakan massa 411, 212 dan 313 dengan legitimasi bahwa Ahok menista agama.
"Terutama yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata Alghiffari.
Di sisi lain, LBH Jakarta juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang Pasal 156a KUHP yang dianggap anti-demokrasi. Menurut lembaga itu, peraturan macam itu dapat meruntuhkan nilai-nilai keberagaman.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK