Warga Manggarai Kecewa Polisi Berpihak ke PT KAI
CNN Indonesia
Rabu, 26 Apr 2017 20:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Korban penggusuran proyek pembangunan dua rel ganda (Double-double Track/DDT) di RW 12 Manggarai, Jakarta, kecewa terhadap kepolisian yang datang ke kawasan itu untuk membantu PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan tidak berpihak kepada warga.
Kuasa hukum korban penggusuran itu, Nusril Dongoran, menyebut Polri mengerahkan setidaknya 500 personel Brimob. "Ini bertentangan dengan tugas pokok Polri untuk melindungi masyarakat," ujarnya, Kamis (26/4).
Nusril mengistilahkan rencana pengambilalihan lahan oleh PT KAI itu sebagai perampasan paksa yang disertai kekerasan, baik fisik maupun psikologis.
"Ini namanya perampasan milik warga. Memangnya KAI punya hak atas lahan ini? Mereka melakukan kekerasan secara mental dengan mendatangkan banyak personel Brimob," kata Nusril.
Seorang warga Manggarai yang rumahnya akan menjadi objek penggusuran, Suji (49), berharap persoalan lahan itu segera selesai. Ia menyatakan tidak pernah berniat menghalangi proyek pembangunan yang direcanakan pemerintah.
"Kami menolak penggusuran karena tidak ada prosedur yang layak. Kalau ada jaminan dan proses yang benar, tentu kami bisa terima," kata Suji.
Suji mengatakan, daripada mendatangkan aparat kepolisian, PT KAI sebaiknya mendatangkan Presiden Joko Widodo ke pemukiman mereka. Dialog konstruktif, kata dia, diharapkan warga Manggarai.
"Dulu Pak Jokowi pernah datang ke sini waktu masih mencalonkan diri. Kalau beliau mau datang lagi, bicarakan persoalan ini baik-baik soal proyek ini, kami pasti menerima," kata Suji.
Pagi tadi, PT KAI memastikan bakal meratakan bangunan warga RW 12, Manggarai, untuk proyek Jalur Kereta Api Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Sedikitnya ada, sebelas bangunan di Jalan Sahardjo I itu, yang bakal diratakan dengan tanah. "Hari ini akan dilaksanakan penertiban," kata Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Suprapto.
PT KAI sendiri sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) ke-3, kemarin. Warga yang rumahnya terdampak untuk salah satu proyek strategis nasional pemerintah Presiden Joko Widodo itu, wajib dikosong pada tengah malam tadi.
Suprapto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan petugas untuk melakukan pembongkaran bangunan yang terdiri dari, sepuluh hunian dan satu bengkel. Menurut dia, siang nanti petugas akan bergerak ke rumah-rumah warga tersebut.
Kuasa hukum korban penggusuran itu, Nusril Dongoran, menyebut Polri mengerahkan setidaknya 500 personel Brimob. "Ini bertentangan dengan tugas pokok Polri untuk melindungi masyarakat," ujarnya, Kamis (26/4).
Nusril mengistilahkan rencana pengambilalihan lahan oleh PT KAI itu sebagai perampasan paksa yang disertai kekerasan, baik fisik maupun psikologis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menolak penggusuran karena tidak ada prosedur yang layak. Kalau ada jaminan dan proses yang benar, tentu kami bisa terima," kata Suji.
"Dulu Pak Jokowi pernah datang ke sini waktu masih mencalonkan diri. Kalau beliau mau datang lagi, bicarakan persoalan ini baik-baik soal proyek ini, kami pasti menerima," kata Suji.
Sedikitnya ada, sebelas bangunan di Jalan Sahardjo I itu, yang bakal diratakan dengan tanah. "Hari ini akan dilaksanakan penertiban," kata Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Suprapto.
PT KAI sendiri sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) ke-3, kemarin. Warga yang rumahnya terdampak untuk salah satu proyek strategis nasional pemerintah Presiden Joko Widodo itu, wajib dikosong pada tengah malam tadi.
Suprapto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan petugas untuk melakukan pembongkaran bangunan yang terdiri dari, sepuluh hunian dan satu bengkel. Menurut dia, siang nanti petugas akan bergerak ke rumah-rumah warga tersebut.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK