Respons Aksi Buruh, Sandiaga Janji Naikkan UMP 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil gubernur Sandiaga Uno berjanji akan meningkatkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta setiap tahun. Namun dia belum menyebut jumlahnya. Janji itu dia umbar menanggapi tuntutan kaum buruh pada aksi May Day kemarin.

"Belum ada pembicaraan tepatnya naik berapa. Tapi tentu setiap tahun harus ada penyesuaian, tinggal penyesuainnya itu. Kita mau pembicaraan itu sesegera mungkin," kata Sandi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/5).

Sandi mengatakan kenaikan UMP DKI akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja (pokja) yang merupakan bagian dari tim transisi. Anggota kelompok tersebut akan diumumkan setelah penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPUD DKI Jakarta pada Jum'at (5/5) mendatang.

Lihat juga: Buruh Dinilai Masih Salah Persepsi soal Upah Minimum

Sandi menjelaskan, pokja akan menggelar forum dialog tripartit antara serikat pekerja, pelaku usaha, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas kenaikan UMP. Mantan pengusaha itu yakin, komunikasi dengan serikat pekerja akan lebih mudah lantaran ia dan Anies didukung serikat buruh.

"Awalnya komunikasi sulit waktu sama teman-teman pekerja, termasuk Pak Said Iqbal (Presiden KSPI) karena beliau lihat saya representasi dunia usaha. Mereka melihat saya pengusaha, dilihatnya pasti membela pengusaha," kata Sandi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut Pemprov harus menekan pengeluaran buruh. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tugas kepala daerah di setiap provinsi bukan menaikkan UMP, tapi menekan pengeluaran kebutuhan hidup para buruh. Menurutnya, kenaikan UMP dibahas melalui forum dialog tripartit.

"Bukan kemudian itu (UMP) kebijakan semata seorang gubernur. Gubernur kan tinggal tanda tangan hasil kesepakan yang sudah mereka buat (forum tripartit)," kata Djarot, di Lapangan eks IRTI Monas, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Djarot mengatakan untuk menekan pengeluaran para buruh, Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah mencanangkan berbagai program. Beberapa di antaranya menggratiskan biaya transportasi, pemberian kartu BPJS kesehatan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), menjalankan operasi pasar, hingga menjual daging murah.

Lihat juga: Peringatan Hari Buruh Internasional

"Kami subsidi gratis. ‎Cara seperti itu kami lakukan karena itu tanggungjawab kami untuk melindungi seluruh warga masyarakat, terutama untuk buruh yang upahnya masih di bawah UMP atau sesuai dengan UMP, kita akan bantu betul,"‎ kata Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar itu pun meminta agar para buruh meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Hal itu untuk mendorong daya saing buruh di level internasional.

"Lebih baik teman-teman buruh sama-sama meningkatkan kualitas, kompetensi kita. Ini era persaingan. Ingat, bahwa kita bukan hanya bersaing sesama bangsa Indonesia, tetapi kita juga bersaing bersama warga negara di Asean," kata Djarot.

Lihat juga: 'Kepung' Istana, Buruh Bakal Tuntut Penghapusan Kerja Kontrak

Setiap tahun, UMP mengalami kenaikan. Sebelumnya, Ahok menetapkan UMP DKI pada 2017 sebesar Rp3,3 juta. Nominal itu meningkat 8,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berada di angka Rp3,1 juta. Kenaikan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Berdasarkan catatan, nominal yang diputuskan Ahok tersebut berbeda dengan permintaan sejumlah serikat pekerja. Mereka mengusulkan UMP tahun 2017 naik 23 persen menjadi Rp3,8 juta.